OJK: Pengawasan Market Conduct Sektor Jasa Keuangan Perlu Diperkuat

    Angga Bratadharma - 11 Juni 2021 09:52 WIB
    OJK: Pengawasan <i>Market Conduct</i> Sektor Jasa Keuangan Perlu Diperkuat
    Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi dan tugas tidak hanya mengatur dan mengawasi saja tapi juga memberikan perlindungan, khususnya perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan. Penguatan aspek perlindungan konsumen menjadi kata kunci penting seiring perkembangan industri jasa keuangan yang dinamis.

    Di sisi lain juga ada aspek literasi keuangan yang harus terus ditingkatkan. Adapun posisi tingkat literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan sebesar 41,41 persen dan 83,60 persen. Sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 34,53 persen dan 68,49 persen.

     



    Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan pasar keuangan cenderung semakin kompleks dan rentan terhadap asimetri informasi dan masalah keagenan, sehingga kontrak dan penegakan hukum oleh pelaku pasar cenderung tidak cukup untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik.


    "Sehingga diperlukan intervensi regulasi," kata Anto, dalam paparannya saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Perkembangan Pengawasan Market Conduct OJK Dalam Rangka Penguatan Perlindungan Konsumen', dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Juni 2021.

    Di Indonesia, perkembangan hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diatur pada beberapa undang-undang dan peraturan turunannya. Perlindungan konsumen secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

    Adapun perlindungan konsumen yang secara spesifik untuk sektor jasa keuangan dan masuk dalam ranahnya OJK diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi landasan bagi OJK untuk memainkan perannya melindungi konsumen.


    Dalam upaya memperkuat pengawasan market conduct sektor jasa keuangan, Anto mengatakan, terbentuknya struktur regulasi, kerangka organisasi, proses bisnis, dan batasan regulasi serta tindakan pengawasan market conduct pada OJK bersumber dari prinsip dan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

    Anto menambahkan pengembangan pengawasan market conduct ke depan dengan mengacu pada legislasi tersebut akan cukup terbatas sesuai perimeter regulatory boundaries yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.

    Penyesuaian regulatory boundaries tersebut membutuhkan pertimbangan cost and benefit analysis yang menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan kepentingan perusahaan yang diawasi. Tanpa penyesuaian regulatory boundaries, efektivitas pengawasan market conduct ke depan bergantung pada kecukupan harmonisasi.

    "Dengan ruang lingkup dan kewenangan pengawasan prudensial sesuai UU OJK," pungkasnya.


    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id