Baleg Terus Bahas UU BI, Ini 14 Pokok 'Perombakan' Aturan BI

    Husen Miftahudin - 18 September 2020 14:59 WIB
    Baleg Terus Bahas UU BI, Ini 14 Pokok 'Perombakan' Aturan BI
    Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: dok MI
    Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR terus membahas dan menyempurnakan amendemen Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI). Terdapat beberapa pokok revisi yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

    Dalam pertimbangannya, Baleg menilai bahwa perlu penataan kembali terhadap Bank Indonesia agar mampu menetapkan kebijakan moneter secara menyeluruh dan terkoordinasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan ekonomi negara, dan menjawab tantangan perekonomian ke depan dalam menghadapi globalisasi ekonomi.
     
    "Saat ini kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih berfokus pada stabilitas nilai tukar dan harga saja, sehingga hal itu belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tulis poin yang menimbang dalam draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dikutip Medcom.id, Jumat, 18 September 2020.

    Menurut DPR, beleid lama yang mengatur Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, Baleg merasa perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia."

    Dalam revisi ini terdapat beberapa pasal yang dihapus dan juga disempurnakan. Berikut pasal-pasal yang dirombak Baleg DPR tersebut:

    1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah. Sebelumnya berbunyi "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini" menjadi "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."

    2. Ketentuan Pasal 7 terkait tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diubah menjadi: (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. (2) Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mendukung kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. (3) Penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

    3. Menghapus seluruh isi Pasal 9 yang berbunyi: (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

    4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 9A berbunyi: (1) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.(2) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. (3) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri Keuangan dan satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (4) Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. (5) Sekretariat Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

    Pasal 9B berbunyi: (1) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan. (2) Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. (3) Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Kebijakan Ekonomi Makro berhak menunjuk penasihat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

    Pasal 9C berbunyi: (1) Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah. (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro ditetapkan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

    5. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a diubah. Sebelumnya berbunyi "Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya" menjadi "Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan."
     

    Halaman Selanjutnya
    6. Ketentuan Pasal 11 ayat…
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id