Jalan Pintas OJK Meringankan Beban Nasabah di Masa Pandemi

    Desi Angriani - 26 Oktober 2020 11:18 WIB
    Jalan Pintas OJK Meringankan Beban Nasabah di Masa Pandemi
    Gedung OJK. Foto: dok MI/Ramdani.
    Jakarta: Kebijakan restrukturisasi kredit yang digulirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan langkah tepat di tengah tekanan dahsyat akibat pandemi covid-19.

    Upaya ini menjadi jalan pintas dalam meringankan beban nasabah lembaga keuangan sehingga ekonomi Indonesia dapat segera pulih.

    Mengapa demikian? Keringanan kredit ini menyasar sektor informal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan sektor usaha. Mereka merupakan tulang punggung perekonomian nasional lantaran berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dari 125 juta tenaga kerja, sebanyak 118 juta orang di antaranya berasal dari sektor UMKM. Jika sektor ini bangkit dan bertahan, maka ekonomi Indonesia pun bisa kembali pulih.

    Apalagi jika Indonesia masuk ke dalam jurang resesi, tentu pemerintah tak bisa mengandalkan stimulus semata. Karenanya, dibutuhkan sinergitas dan kebijakan dari sisi lembaga jasa keuangan agar upaya pemulihan ekonomi tak berjalan sia-sia.

    Adapun keringanan kredit ini diluncurkan pada 16 Maret lalu dengan nilai yang mencapai Rp837,64 triliun. Restrukturisasi kredit tersebut sudah diberikan kepada 7,18 juta nasabah dari 100 bank hingga Agustus 2020.

    Dari jumlah itu, sebanyak Rp353,17 triliun di antaranya diberikan kepada 5,73 juta debitur UMKM. Sementara sebanyak 1,44 juta debitur lainnya merupakan debitur non-UMKM dengan total saldo pokok plafon pinjaman perjanjian kredit (baki debet) yang direstrukturisasi senilai Rp484,47 triliun.
     
     


    Pengusaha kue bolu susu khas Bandung, Khairiri, mengajukan keringanan pembayaran pokok dan bunga serta perpanjangan jangka waktu kredit ke BRI. Hal ini dikarenakan usahanya terimbas pandemi dan pendapatannya turun hingga 70 persen. Hal ini membuat ia kesulitan untuk membayar pinjaman kredit.

    "Pinjaman BRI sangat membantu, tidak terlalu memberatkan. Keringanan yang dikasih BRI ya kalau tidak bisa setor pokok dan bunganya, jadi bulanan dikasih (hanya membayar) bunganya saja. Jadi sesuai dengan kondisi kita," ujar Khairiri.

    Begitu pula dengan Hatma, debitur Bank Mandiri. Pengusaha di bidang olahan hasil laut di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ini mendapat keringanan pembayaran kredit lantaran permintaan ekspornya turun selama pandemi.

    "Sekarang sama sekali tidak ada ekspor. Tidak berani membeli karena tidak bisa dipasarkan, setop sama sekali. Pembayaran kredit dijadwal ulang. Jadi satu tahun saya tidak membayar. Satu tahun kemudian saya baru membayar lagi," ungkap Hatma.

    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat mengatakan terdapat 102 bank yang berpotensi mengimplementasikan restrukturisasi kredit kepada 15,24 juta debitur dengan baki debet sebanyak Rp1.367 triliun.

    Potensi tersebut terdiri dari 12,55 juta debitur UMKM dengan baki debet sebesar Rp561,9 triliun. Sedangkan debitur non-UMKM sebanyak 2,69 juta orang dengan baki debet mencapai Rp805 triliun.

    Sementara itu, restrukturisasi pinjaman yang telah dilakukan perusahaan pembiayaan (leasing) per 19 Agustus 2020 mencapai Rp162,34 triliun dari 4,34 juta nasabah. Total ada 182 perusahaan pembiayaan yang sudah merestrukturisasi pinjaman nasabahnya.

    Di sisi lain, restrukturisasi juga dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Sebanyak 32 LKM sudah merestrukturisasi nilai pinjaman sebesar Rp20,79 miliar.

    "Sementara ada 13 Bank Wakaf Mikro dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp1,73 miliar," kata Teguh dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020.
     
     
     

    Belum maksimal? Restrukturisasi kredit perlu diperpanjang

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menilai aktivitas bisnis di sentra-sentra UMKM mulai menggeliat seiring pesatnya angka penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang mencapai Rp56 triliun di semester I-2020.

    KUR tersebut disalurkan ke dua juta nasabah, dengan 59,3 persen di antaranya merupakan sektor produksi. Angka ini setara dengan 47 persen dari target penyaluran KUR yang di-breakdown pemerintah kepada BRI pada 2020 sebesar Rp120,2 triliun.

    "Sebagai gambaran, April dan Mei lalu fokus aktivitas tenaga pemasar mikro BRI, yakni 80 persen restrukturisasi kredit dan sisanya 20 persen ekspansi kredit. Memasuki Juni, kondisinya mulai berbalik menjadi 76 persen ekspansi kredit dan restrukturisasi kredit hanya sebesar 24 persen," katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 7 Agustus 2020 lalu.

    Sayangnya kebijakan keringanan kredit ini belum dinikmati oleh seluruh pelaku UMKM. Sebab, hanya kelompok tertentu yang memiliki jaminan mampu bertahan diberikan skema relaksasi maksimal.

    Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan mengatakan pengajuan relaksasi kredit masih sulit dilakukan. Pasalnya, peraturan yang dirilis bersifat ambigu untuk sebagian kecil pelaku UMKM.

    "Peraturan OJK ini sebenarnya kebijakan yang pro UMKM tapi sayangnya turunannya banyak yang tidak clear. Harusnya wajib dan ada keberpihakan tapi bahasanya kan tidak begitu hanya dapat atau bisa,” ujar Ikhsan, dikutip dalam program Hot Room Metro TV, 4 Agustus 2020.

    Serupa, Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik menilai idealnya seluruh pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas keringanan pembayaran kredit, baik melalui skema perpanjangan tenor maupun subsidi bunga.

    Meski demikian, UMKM masih memerlukan akses pinjaman lunak agar relaksasi pembayaran kredit berjalan optimal.

    "Oke pemerintah sudah meminta perbankan bisa restrukturisasi pembayaran bunga prinsipal, tapi kenyataannya begitu bicara sama bank, banknya tidak bisa mengeksekusi karena belum terintegrasi," kata Suryani kepada Medcom.id, Senin, 4 Mei 2020.
     
     


    Mengingat upaya keringanan kredit yang belum maksimal, OJK semestinya memperpanjang kebijakan itu hingga 2022 mendatang. Apalagi pengajuan restrukturisasi kredit pada segmen non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut meningkat.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan jika disetujui, maka jangka waktu kebijakan restrukturisasi kredit akan berlangsung hingga 31 Maret 2022.

    "Kita siap, kalau perlu kita perpanjang satu tahun lagi. Bukan Februari tahun depan, tapi kita perpanjang satu tahun lagi sampai 2022," kata Senin, 28 September 2020.

    Ia menegaskan industri perbankan dan perusahaan pembiayaan (leasing) dapat memperpanjang keringanan pinjaman kepada nasabahnya meski kebijakan ini belum resmi ditetapkan.

    "Kalau ada nasabah yang sudah direstrukturisasi hanya enam bulan dan sudah jatuh tempo, kalau nasabahnya minta diperpanjang, maka silakan diperpanjang. Tidak usah minta persetujuan OJK, langsung diperpanjang," tegasnya.

    Adapun kebijakan restrukturisasi kredit ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

    (AHL)
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id