OJK: Debt Collector Tak Bisa Asal Tagih Utang

    Husen Miftahudin - 28 Juli 2021 19:48 WIB
    OJK: <i>Debt Collector</i> Tak Bisa Asal Tagih Utang
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan debt collector atau penagih utang tak bisa asal dalam menagih utang kepada nasabah. Debt collector harus memiliki sertifikasi serta menjalankan ketentuan sesuai tata cara penagihan yang benar.

    "Dalam melakukan penagihan penarikan kendaraan, debt collector wajib membawa Surat Kuasa Eksekusi, Sertifikat Fidusia, Surat Pemberitahuan Penarikan, dan Sertifikat dalam Menagih Hutang," tegas Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo kepada Medcom.id, Rabu, 28 Juli 2021.

     



    Anto bilang, ketentuan mengenai debt collector sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Salah satunya terkait sumber daya manusia debt collector.

    Pada Pasal 48 disebutkan bahwa sumber daya manusia debt collector tersebut harus memiliki sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan. Sementara pada Pasal 50 ayat (1), eksekusi agunan yang dilakukan perusahaan pembiayaan melalui debt collector harus memenuhi sejumlah ketentuan.

    Di antaranya, debitur terbukti wanprestasi, debitur sudah diberikan peringatan (salah satunya berisi tentang jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban), serta perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

    Pada Pasal 50 ayat (4), jika terjadi eksekusi agunan, perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan kepada debitur informasi mengenai outstanding pokok terutang, bunga yang terutang, denda yang terutang, biaya terkait eksekusi agunan, mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.

    Anto mengingatkan agar perusahaan pembiayaan untuk menaati ketentuan ini, baik secara langsung ataupun melalui asosiasi perusahaan pembiayaan. Ia juga meminta perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan sesuai ketentuan.

    "OJK juga turut aktif bersama pihak Kepolisian di daerah untuk mensosialisasikan ketentuan ini kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan," pungkas OJK.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id