86 Fintech Lending Ilegal dan 26 Investasi Tanpa Izin Bertebaran Jelang Lebaran

    Husen Miftahudin - 05 Mei 2021 12:59 WIB
    86 <i>Fintech Lending</i> Ilegal dan 26 Investasi Tanpa Izin Bertebaran Jelang Lebaran
    Ilustrasi aplikasi pinjaman online atau fintech lending ilegal - - Foto: Medcom



    Jakarta: Satgas Waspada Investasi per April 2021 kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending atau pinjaman online yang beroperasi secara ilegal. Atas temuan itu, Satgas Waspada Investasi langsung memblokir situs dan platform yang merugikan masyarakat tersebut.

    "Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat. Sejak 2018 sampai dengan April 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal," ucap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam siaran persnya, Rabu, 5 Mei 2021.






    Selain itu, lanjutnya, per April 2021 Satgas Waspada Investasi juga menemukan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Rinciannya, sebanyak 11 entitas melakukan kegiatan money game, lalu tiga entitas lainnya melakukan kegiatan investasi aset kripto tanpa izin.

    Kemudian ada satu penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, selanjutnya ada dua penyelenggara pembiayaan tanpa izin, serta sebanyak sembilan entitas yang bergerak dalam kegiatan lainnya.

    Tongam menekankan agar masyarakat semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.

    "Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban," pintanya.

    Ia mengingatkan, sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi, masyarakat harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

    "Terlebih lagi menjelang Lebaran ini masyarakat mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal," tegas dia.

    Menurut Tongam, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya 'clear and clean' dari Satgas Waspada Investasi OJK.


    "Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya," pungkas Tongam.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id