comscore

Potensi Keuangan Digital Rp4.500 Triliun, Literasi Keuangan di RI Belum Merata

Desi Angriani - 13 Desember 2021 16:02 WIB
Potensi Keuangan Digital Rp4.500 Triliun, Literasi Keuangan di RI Belum Merata
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah memproyeksi sektor keuangan digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat di 2030 atau mencapai Rp4.500 triliun. Namun, proyeksi tersebut tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan tingkat literasi keuangan Indonesia jauh berada di bawah Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan RI baru mencapai 30,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.
"Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen," kata Luhut dalam siaran pers, Senin, 13 Desember 2021.

Menurutnya, tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang berbahaya. Maksudnya, masyarakat memiliki akses keuangan tapi tidak memahami fungsi dan risikonya. Hal inilah yang mendorong banyaknya kasus penipuan yang berbasis fintech.

"Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," ungkap Luhut.

Komitmen BI, OJK, dan Asosiasi Keuangan


Pada Fintech Visionary Talk II di IFS 2021, perwakilan pemerintah yakni Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida duduk bersama untuk membahas peranan jasa keuangan digital.


Berikut upaya digitalisasi UMKM:

  1. Meningkatkan produktivitas.
  2. Memperluas akses pemasaran melalui onboarding.
  3. Memanfaatkan transaksi pembayaran digital.

"Untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas, melalui QRIS yang saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan 95 persen merupakan UMKM," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga telah menyusun kerangka kerja Kebijakan Pengembangan UMKM yang bertujuan mendorong UMKM agar memiliki daya saing, salah satunya adalah melalui program UMKM go digital. "Bank Indonesia juga telah memiliki beberapa detail program digitalisasi UMKM yang disusun secara end-to-end untuk mengakselerasi inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI)," imbuh Destry.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengungkapkan pihaknya telah menginisiasi akselerasi Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan, yang tertuang dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2024 dan Roadmap & Action Plan Inovasi Sektor Jasa Keuangan 2020-2024.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan literasi digital. Selain itu, perkembangan sektor teknologi juga menjadi perhatian terutama dengan penggunaan aplikasi Big Data, Artificial Intelligence. Teknologi ini memunculkan produk dan model bisnis baru, antara lain hadirnya Bigtech, Neo Bank, Lifestyle Center, dan Super-Apps.

"Perkembangan sektor teknologi menyadarkan kami terdapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian regulator dalam membawa transformasi digital ke depan, yaitu integrasi, disrupsi, dan kapasitas antara fintech, regulator dan pelaku dari berbagai sektor ekonomi," ungkap Nurhaida.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id