comscore

Bos OJK: Industri Keuangan Digital Pecut Akses Masyarakat pada Produk dan Jasa Keuangan

Husen Miftahudin - 20 Januari 2022 16:36 WIB
Bos OJK: Industri Keuangan Digital Pecut Akses Masyarakat pada Produk dan Jasa Keuangan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto : OJK.
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pihaknya saat ini mengawasi industri keuangan digital yang tengah berkembang pesat. Di masa pandemi covid-19, kehadiran industri keuangan digital juga berperan penting dalam mendorong akses masyarakat pada produk dan jasa keuangan.

"Kehadiran industri ini (keuangan digital) memberikan dampak positif kepada percepatan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan," ujar Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 20 Januari 2022.
Peningkatan akses masyarakat terhadap keuangan digital tercermin pada pertumbuhan peer to peer lending yang pada akhir 2021 tercatat sebanyak 73,25 juta peminjam dengan outstanding pinjaman yang disalurkan sebanyak Rp29,88 triliun. Angka ini naik 68,15 persen dari 43,56 juta peminjam pada akhir 2020.

Pada periode yang sama, pemodal Securities Crowdfunding juga terus bertambah hingga mencapai 93.733 pemodal sejak diluncurkan pada awal 2021. Adapun dana yang disalurkan mencapai sebesar Rp413 miliar.

"Percepatan akses ini akan terus kami tingkatkan sesuai dengan target Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebesar 90 persen di 2024," tegas Wimboh.

Meskipun demikian, ia menyadari pemahaman masyarakat atas produk dan keuangan digital tidak sepadan dengan pemahaman masyarakat atas risiko yang melekat terhadap produk-produk tersebut. Alhasil, masyarakat tidak bisa memahami secara lengkap konsekuensi dan produk-produk tersebut.

"Terutama memahami produk yang berizin maupun tidak berizin, sehingga menimbulkan dispute baik peminjam online legal maupun ilegal," terangnya.

Terkait hal tersebut, OJK bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk meningkatkan literasi, edukasi, sekaligus menegakkan hukum sebagai upaya untuk memberantas dispute tersebut.

"Dengan demikian, kami terus akan meningkatkan efektivitas dan upaya bersama dalam meningkatkan literasi, edukasi, menegakkan hukum dalam rangka untuk perlindungan nasabah masyarakat yang terutama menjadi nasabah sektor keuangan. Kami juga mendukung langkah penegakan hukum tersebut oleh penegak hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal dan seluruh pihak yang terkait," pungkas Wimboh.

(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id