Sri Mulyani Ungkap Kelebihan dan Kekurangan Pengawasan Bank di OJK dan BI

    Husen Miftahudin - 04 September 2020 22:29 WIB
    Sri Mulyani Ungkap Kelebihan dan Kekurangan Pengawasan Bank di OJK dan BI
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Susanto
    Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait rencana fungsi pengawasan perbankan yang kini dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali ke Bank Indonesia (BI). Pengawasan bank di tangan bank sentral maupun OJK disebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

    Indonesia, lanjutnya, pernah menerapkan sistem di mana otoritas pengawasan bank dan otoritas moneter berada dalam satu atap. Kemudian pemerintah juga pernah menerapkan sistem yang terpisah antara otoritas pengawasan bank dan otoritas moneter.

    "Jadi Indonesia mengalami dan pernah, dalam hal ini memiliki dua sistem yang pernah terjadi. Masing-masing sistem tersebut baik mereka di dalam satu atap maupun berbeda atap memiliki kelebihan dan kekurangan," ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi Reformasi Sistem Keuangan, Jumat, 4 September 2020.

    Karena itu, pemerintah tengah melakukan kajian untuk penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan. Dari kajian tersebut, setidaknya ada lima usulan pemerintah dalam upaya memperkuat reformasi sistem keuangan di Indonesia.

    Pertama, penguatan basis data dan informasi yang terintegrasi antarlembaga, termasuk dalam hal koordinasi pengkinian, rekonsiliasi, serta verifikasi yang harus dilakukan secara lebih intens. Strategi ini juga sebagai bentuk mekanisme check and balance antarlembaga anggota komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    Kedua, bila ditemukan indikasi permasalahan, akan dilakukan pemeriksaan evaluasi bersama yang akan menjadi dasar bagi lembaga-lembaga otoritas untuk menentukan langkah antisipatif penanganan permasalahan berikutnya.

    Pemeriksaan dan evaluasi bersama antarlembaga tersebut dilakukan dengan penguatan koordinasi antarpengawas sektor keuangan di dalam rangka mengawasi dan melakukan penegakan peraturan yang lebih koordinatif, baik antarsektor maupun antarinstrumen.

    Hal ini juga terkait dengan kajian pengawasan perbankan, baik dipegang OJK ataupun Bank Indonesia. Namun yang pasti, kata Sri Mulyani, perlu dikaji secara lebih hati-hati agar dapat memperkuat sistem pengawasan perbankan.

    "Terkait penguatan koordinasi sedang dikaji penguatan sektor keuangan secara terintegrasi termasuk mengintegrasikan pengaturan antara mikro dan makroprudensial. Ini perlu dikaji secara lebih hati-hati di dalam rangka tujuannya adalah memperkuat sistem pengawasan perbankan," ucapnya.

    Ketiga, penguatan dari sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan di dalam mengatasi permasalahan yang berpotensi dihadapi oleh bank. Saat ini sedang dikaji penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan di dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bank yang membutuhkan dukungan likuiditas.
     



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id