Hasil Investasi Dana Haji Kecil, Kemenag Anggap BPKH Merugikan Calon Jemaah

    Eko Nordiansyah - 19 Juli 2021 16:29 WIB
    Hasil Investasi Dana Haji Kecil, Kemenag Anggap BPKH Merugikan Calon Jemaah
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menganggap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) justru merugikan calon jemaah. Pasalnya apa yang dilakukan oleh BPKH ini tidak berbeda jauh dari sebelumnya ditangani Kemenag.

    Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar mengatakan, rata-rata hasil investasi dari dana haji di BPKH ini hanya 5,4 persen per tahun. Jumlah ini jauh dibandingkan dengan yang pernah dijanjikan oleh BPKH saat rencana awal pendirian badan baru tersebut.

     



    "Kalau hanya dapat 5,4 persen antara Kemenag dan BPKH, saya nilai jamaah kita dirugikan karena harus membiayai operasional lembaga baru yang ternyata hasilnya sama saja," kata dia dalam webinar Pengelolaan Dana Haji IAEI-BPKH di Jakarta, Senin, 19 Juli 2021.

    Pada 2020 saja, ia menyebut, biaya operasional dari BPKH ini mencapai Rp291,4 miliar. Padahal dana ini seharusnya bisa dinikmati oleh jamaah apabila dana haji dikelola oleh Kemenag yang biaya operasionalnya ditanggung sepenuhnya dari negara.

    "Ketika melihat lebih dalam lagi penempatan dana haji ini yang tidak jauh beda dengan dikelola Kemenag, terbesar di deposito dan sukuk negara. Padahal BPKH punya kewenangan lebih besar dari Kemenag, BPKH ini sering bermain aman dan nyaman dan tidak memainkan kewenangan yang luas," ungkapnya.

    Nizar menambahkan, BPKH selalu menggaungkan rencana untuk investasi hotel dan transportasi di Arab Saudi. Padahal yang dibutuhkan oleh calon jemaah haji ini adalah hasil investasi yang sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

    "Enggak harus di luar negeri, tapi bisa di dalam negeri. Jangan sampai ada kontraproduktif, pemerintah undang investor asing ke Indonesia, malah kita gunakan dana haji bertaruh investasi di Arab Saudi," ujar dia.

    Selain itu, ia pun mengkritisi kenaikan investasi dana haji ini dengan memperbanyak pendaftaran. Akibatnya, lembaga keuangan semakin agresif memberi dana talangan haji karena jumlah antrean banyak, sementara jamaah harus menunggu bertahun-tahun.

    "Saya memandang pendaftaran berjalan natural tidak perlu diintervensi. Kalau mau hasil investasi besar cari investasi yang lebih menguntungkan daripada sukuk dan deposito. Sudah saatnya kita evaluasi efektivitas dan efisiensi BPKH, jangan sampai ini menjadi lembaga yang menggerus pendapatan investasi secara netto," pungkas dia.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id