"Misalnya dengan mengakuisisi proyek yang sudah ada atau menyumbangkan modal untuk mengurangi tekanan pada BUMN untuk meningkatkan utang bagi proyek baru," tulis rilis yang diterima Medcom.id, Selasa, 6 April 2021.
BERITA TERKAIT
Adapun fokus investasi LPI adalah pada infrastruktur (dimulai dari ruas jalan tol dan transportasi) dalam dua tahun pertama yang selanjutnya akan diperluas ke teknologi, perawatan kesehatan, dan kemudian energi terbarukan. Hal ini juga bertepatan dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur, dari Rp256 triliun pada 2015 menjadi Rp417,4 triliun pada 2021.
"Proyek greenfield dan brownfield akan ditawarkan karena membutuhkan modal ekonomi dan politik yang memadai untuk membuahkan hasil dan meningkatkan imbal hasil yang diperlukan untuk menarik lebih banyak kepentingan pendanaan," ucap ekonom Bank DBS Radhika Rao dalam rilis yang sama.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan rencana untuk menyalurkan lebih dari Rp5.957 triliun (USD425 miliar) pada 2024-2025. Sebanyak 40 persen pendanaan melalui keuangan pemerintah, 25 persen melalui BUMN, dan sisanya oleh sektor swasta.
"Mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan yang penting, ruang lingkup partisipasi LPI kemungkinan akan ditingkatkan selama empat sampai lima tahun ke depan," ungkapnya.
Bersamaan dengan itu, ekosistem yang lebih besar untuk proyek-proyek dengan persetujuan cepat, akses ke pembiayaan, ketersediaan izin, perampingan akses ke faktor-faktor utama produksi (tanah dan tenaga kerja), dan kejelasan tentang kerangka kerja kontrak/hukum, serta lainnya akan memungkinkan penyelesaian tepat waktu dan menghindari pembengkakan biaya.
Radhika menerangkan modal dasar LPI akan berupa campuran suntikan dana serta aset negara, piutang pemerintah, dan saham perusahaan milik negara (BUMN) atau perseroan terbatas, senilai Rp70 triliun sampai Rp75 triliun. Target pendanaan jangka menengah ditetapkan sebesar USD100 miliar.
"Uni Emirat Arab (UEA) menjadi investor utama pertama di INA, dengan rencana menyuntikkan dana hingga USD10 miliar. Indonesia juga dilaporkan telah menerima komitmen walaupun belum secara formal dari investor global termasuk JBIC Jepang, IDFC AS, dan Pension Plan Investment Board Kanada. Sementara pemerintah menargetkan campuran dana lembaga pengelola investasi global serta pihak swasta," pungkas Radhika.
(SAW)
