Perkokoh Daya Tahan Ekonomi, OJK-Kemendes Kembangkan LKD

    Husen Miftahudin - 22 Oktober 2020 10:37 WIB
    Perkokoh Daya Tahan Ekonomi, OJK-Kemendes Kembangkan LKD
    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kanan), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) - - Foto: dok OJK
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan Lembaga Keuangan Desa (LKD). LKD merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

    Sinergi OJK-Kemendes PDTT ini dilakukan melalui Pencanangan Program Pendirian LKD dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) OJK dan Kemendes tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan BUMDes/BUMDesma, serta pengembangan LKM dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

    Penandatanganan PKB dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid. Penandatanganan PKB ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendes PDTT yang dikeluarkan pada Juli lalu.

    Melalui PKB ini kedua lembaga akan mengoptimalkan peran dan sinergi BUMDes/BUMDesa Bersama dan LKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di wilayah desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.


    "Pendirian LKD hasil transformasi dari eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa ini sejalan dengan komitmen OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Oktober 2020.

    Pada tahap awal, di Jawa Timur ini akan didirikan sebanyak 147 LKD sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan mengelola dana bergulir sekitar Rp600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam BUMDesa Bersama.

    Wimboh mengungkapkan bahwa operasional LKD akan mengadopsi skema Bank Wakaf Mikro (BWM) yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (non deposit taking), menggunakan basis kelompok, tidak mengenakan bunga. Kecuali biaya administrasi dan mendapat pendampingan dari OJK.

    "Keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan membangun negara melalui pedesaan. LKD ini merupakan wujud kita membangun negara melalui desa, dan ini bagian dari tujuan OJK untuk memberi kontribusi pada perekonomian nasional," tegas Wimboh.

    Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengharapkan pendirian LKD bisa mewujudkan mimpi pembangunan lembaga keuangan besar yang tumbuh dan bersumber, serta bermanfaat bagi masyarakat desa.

    "Keberadaan LKD akan mengembalikan program eks UPK PNPM Mandiri Desa sesuai tujuan awal mengurangi kemiskinan di pedesaan dan akan dikembangkan ke seluruh desa di Indonesia," tuturnya.

    Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ikut meresmikan Pencanangan Program Pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan PKB ini menyampaikan apresiasinya kepada OJK dan Kemendes.

    "OJK dan Kemendes bergerak cepat mewujudkan program ini yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian, khususnya di pedesaan dan bangkit dari dampak covid-19," pungkas dia.  


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id