Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Ilegal

    Husen Miftahudin - 26 September 2020 19:05 WIB
    Satgas Waspada Investasi Tutup 126 <i>Fintech</i> Ilegal
    Ilustrasi fintech lending - - Foto: Medcom
    Jakarta: Satgas Waspada Investasi langsung menutup ratusan pinjaman online atau fintech peer to peer lending yang beroperasi secara ilegal. Langkah tegas ini dilakukan setelah Satgas dalam operasi yang dilakukan hingga September 2020 menemukan 126 fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.

    Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing meminta agar masyarakat selalu mewaspadai penawaran pinjaman dana dari pinjaman online ilegal dan tawaran investasi dari entitas yang tidak memiliki izin sesuai usahanya. Ia mengakui tawaran dari fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin masih banyak bermunculan di masyarakat dan mengincar kalangan yang pendapatannya terdampak pandemi covid-19.

    "Kami masih menemukan penawaran fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Fintech lending dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukanlah solusi bagi masyarakat," tegas Tongam dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 September 2020.

    Menurutnya, pinjaman dari fintech lending ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. Identitas semua temuan Satgas Waspada Investasi ini sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.

    "Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas fintech lending ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," ujar dia.

    Selain itu, Satgas juga mengapresiasi kebijakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penawaran melalui pesan singkat elektronik atau SMS sesuai dengan ketentuan OJK.

    "Jadi bisa dipastikan bahwa jika ada penawaran pinjaman dana fintech lending melalui SMS berarti itu dilakukan oleh fintech lending ilegal yang sebaiknya dihindari," ucap Tongam kembali mengingatkan.

    Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Pasal 43 Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilarang untuk melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.


    "Adapun total fintech ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak 2018 sampai dengan September 2020 mencapai 2.840 entitas," pungkas Tongam.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id