KSSK Dinilai Cuci Tangan Tugasi Bank Jangkar

    Annisa ayu artanti - 16 Mei 2020 16:35 WIB
    KSSK Dinilai Cuci Tangan Tugasi Bank Jangkar
    Ilustrasi Himbara - - Foto: Antara/ M Adimaja
    Jakarta: Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan lantaran menugasi bank jangkar untuk mengurus likuiditas perbankan. Sebab, penunjukkan Himbara sebagai bank jangkar menyalahi  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

    Dalam UU PPKSK Bab III Pencegahan Krisis Keuangan terutama pada pasal 16, 17, 18, 19 dan pada bagian ketiga mengenai penanganan permasalahan likuiditas bank sistemik disebutkan bahwa lembaga yang berwenang dan diberi tugas mengurusi masalah likuiditas perbankan yaitu BI, OJK dan LPS.

    Anggota Komisi XI DPR-RI Fauzi H Amro menyebut penugasan terhadap bank jangkar seolah membuat KSSK cuci tangan. Himbara bukanlah regulator melainkan objek kebijakan. Karena itu, penunjukkan Himbara sebagai bank jangkar bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam menangani pandemi covid-19.

    "Itu menyalahi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan  (PPKSK) dan penunjukkan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Mei 2020.

    Fauzi mensinyalir KSSK sengaja tidak mau terlibat dalam likuiditas perbankan, agar terbebas dari kasus hukum di kemudian hari. Menurutnya, sebagian anggota KSSK adalah pelaku yang terlibat dalam kasus BLBI dan Century Gate.

    "Nah sekarang mereka mau melindungi diri agar kedepan bisa terbebas dari kasus hukum. Caranya dengan bikin aturan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kontra produktif dengan aturan sebelumnya yaitu UU PPKSK dan Perppu No 1 Tahun 2020.  Mereka tidak mau terlibat sama sekali sekaligus dan menyerahkan urusan likuiditas perbankan ke Himbara, itu namanya cuci tangan," tambahmya.

    Di sisi lain, ada kejanggalan dari mekanisme aturan main bank jangkar. Bank peserta melakukan restrukrisasi atas debitur lalu bank pelaksana melaksanakan restrukrisasi juga atas debiturnya tapi diawasi oleh bank peserta.

    "Bagaimana mungkin bank peserta mengawasi restrukrisasi debitur dari para bank pelaksana," imbuh dia.

    Adapun yang menjadi bank peserta adalah Bank Himbara dan bank swasta besar yang masuk dalam kategori 15 besar bank dalam keadaan sehat menurut penilaian OJK dan 51 persen dimiliki oleh WNI.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id