comscore

Garuda Berpeluang Selamat dari Pailit Lewat PKPU

Insi Nantika Jelita - 10 Desember 2021 14:14 WIB
Garuda Berpeluang Selamat dari Pailit Lewat PKPU
Ilustrasi. Foto: dok MI/Amiruddin.
Jakarta: Pengamat penerbangan Gerry Soejatman berpendapat, maskapai Garuda Indonesia bisa melakukan penyehatan keuangan dengan cepat melalui jalur hukum di pengadilan (in court) atau dengan kata lain melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Garuda Indonesia berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada Kamis, 9 Desember 2021.
"Akhrirnya (PKPU) dikabulkan. Ini merupakan peluang terbesar Garuda bisa survive (dari ancaman pailit)," ujarnya kepada Media Indonesia, dikutip Jumat, 10 Desember 2021.

Alasan tersebut, kata Gerry adalah, para kreditur akan dikumpulkan untuk membahas restrukturisasi, lalu melakukan negosiasi dan disepakati bersama proposal damai tersebut. Kreditur yang tidak mau ikut, lanjutnya, perlindungannya bisa saja kalah dengan kreditur yang ikut PKPU.

Namun, Gerry menerangkan, jika nantinya tidak ada kesepakatan bersama, maka perusahaan pelat merah itu akan masuk proses kepailitan.

"Jika ada kesepakatan, maka fase kedua PKPU jalan, dengan eksekusi restrukturisasi," sebutnya.

Kemudian, Gugatan PKPU yang diajukan oleh Mitra Buana Koorporindo itu memberikan waktu 45 hari untuk Garuda mengajukan proposal perdamaian yang memuat rencana restrukturisasi kewajiban usaha terhadap kreditur.

Dia beranggapan, waktu 45 hari itu tidak panjang, sehingga mengharuskan Garuda segera berdiskusi dengan kreditur yang setuju dengan PKPU dan mempersiapkan rencana yang diajukan di saat pengadilan itu.

"Jadi 45 hari mestinya cukup. Tapi jika butuh perpanjangan dan disetujui ya semestinya bisa. Hal ini memungkinkan negosiasi berjalan, tanpa perlu khawatir akan ada pembekuan operasi dan lainnya dari kreditur," jelasnya.

Pengamat penerbangan Arista Atmadjati yang menjadi dosen di International University Liaison Indonesia (IULI) menyatakan, sebaliknya. Proses negosiasi dengan 800 kreditur akan berat dengan penyelesaian waktu yang singkat.

"Ya semacam mission impossible ini. Teorinya akan pailit jika tidak mencapai kesepakatan. Tapi, pemerintah ada opsi penyelamatan karena optimistis ada dukungan dari DPR. Jadi kita lihat saja," pungkasnya.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id