Soal Jiwasraya, Wimboh: OJK Dukung Proses Penegakan Hukum

    Angga Bratadharma - 27 Juni 2020 11:11 WIB
    Soal Jiwasraya, Wimboh: OJK Dukung Proses Penegakan Hukum
    Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetap konsisten untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK juga terus memastikan pelaksanaan reformasi sektor jasa keuangan tetap pada jalurnya.

    Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sehubungan dengan adanya salah satu pejabat OJK beserta 13 Manajer Investasi (MI) yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
     
    "Berkaitan dengan pengumuman penegakan hukum kasus Jiwasraya oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah sejak awal turut dalam proses melalui penyediaan data, informasi, dan asistensi, serta tetap akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan," kata Wimboh, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2020.

    Sehubungan dengan perkembangan situasi saat ini, Wimboh menambahkan, sejak akhir 2017, OJK melakukan reformasi sektor keuangan yang dituangkan dalam program strategis OJK. Reformasi ini dilakukan untuk meningkatkan integritas pasar dan lembaga keuangan serta ekosistem di sektor jasa keuangan.

    "Melalui program penyempurnaan aturan prudensial dan perilaku pasar (market conduct) serta melakukan pengawasan terhadap penerapan pengaturan yang konsisten," ucapnya.

    Dirinya menegaskan OJK akan senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan reformasi sektor jasa keuangan ini tetap dalam koridor tata kelola yang baik, transparan, dan menjunjung tinggi penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

    "Ke depan, OJK senantiasa tetap konsisten untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

    Sebelumnya, Kejagung kembali menetapkan tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asuransi Jiwasraya. Penetapan tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan.
     
    "Pertama, 13 korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, satu orang tersangka dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas nama FH," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono.

    FH menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-sekarang. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IIA periode Februari 2014-2017.

    Sedangkan belasan korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan. Penetapan status tersangka untuk 13 korporasi karena temuan dugaan aliran dana, baik dari Jiwasraya maupun enam terdakwa yang sedang diadili.
     
    "Dari 13 korporasi kerugiannya diduga sekitar Rp12,157 triliun. Kerugian ini merupakan bagian dari penghitungan kerugian negara yang sudah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp16,81 triliun," pungkas Hari.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id