Pemerintah Kembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah Berbasis Pondok Pesantren

    Husen Miftahudin - 07 Agustus 2020 18:14 WIB
    Pemerintah Kembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah Berbasis Pondok Pesantren
    Ilustrasi - - Foto: dok Antara
    Jakarta: Pemerintah telah mengimplementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah, hingga terbentuknya sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan semakin dalam.

    Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019 menunjukkan Indeks Keuangan Inklusif sebesar 76,19 persen. Artinya, target 2019 terkait pemenuhan 75 persen sebagaimana tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai.

    Namun demikian, indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1 persen di 2016 menjadi 9,1 persen pada 2019. Padahal populasi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18 persen dari total penduduk sejumlah 255 juta menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang sangat berpotensi dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah.

    Terkait hal ini, Dewan Kerajinan Nasional Indonesia mengimplementasikan ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren. Diharapkan agenda bersama seluruh pemangku dan pelaku ekonomi keuangan syariah dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada 2024.

    Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Wury Ma'ruf Amin mengatakan potensi pondok pesantren yang berjumlah 28.194 di seluruh wilayah Indonesia merupakan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi UMK sekitar pondok pesantren dan UMK binaan pondok pesantren, pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, hingga kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung halal value chain.

    Selain itu, terdapat ekosistem pendukung pada implementasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren meliputi terbentuknya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) di lingkungan pondok pesantren yang terdiri dari agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Halal Centre Pondok Pesantren.

    Kemudian, terciptanya sistem terintegrasi syariah pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan juga lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren dalam rangka mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital, seperti penerapan kartu santri digital dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren.

    "Edukasi dan literasi keuangan syariah adalah salah satu bagian dari implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren yang diharapkan dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi covid-19," jelas Wury dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 7 Agustus 2020.


    Terkait hal ini, tegasnya, Dewan Kerajinan Nasional akan mendukung UMK pengrajin di Indonesia, untuk bangkit menghadapi pandemi covid-19 dengan senantiasa bersinergi bersama pemerintah dan lembaga keuangan syariah, salah satunya BNI Syariah.

    Menurutnya, implementasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah bagi pondok pesantren dan juga UMK sangat penting dilakukan mengingat potensi dan ruang yang begitu besar dalam meningkatkan pangsa pasar syariah di Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren dilaksanakan sebagai salah satu wujud nyata bentuk adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi covid-19.


    "Seperti implementasi QRIS dan kartu santri digital. Kedepannya kita akan uji coba transaksi keuangan santri/santriwati pondok pesantren secara biometrik, bekerja sama dengan layanan syariah LinkAja melalui platform iPesantren.id," ucapnya diikuti dengan peluncuran replikasi ekosistem tersebut kepada pondok pesantren mitra BUMI dan BNI Syariah.

    Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kepada pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan solusi produk dan layanan perbankan syariah yang dimiliki.

    Sinergi antar-stakeholder yang koordinatif dalam mengimplementasikan ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren dan UMK di Provinsi Jawa Timur (Jatim) diharapkan dapat terus berjalan, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Kerajinan Nasional Jawa Timur, Sidomuncul, Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia (PERWIRA), Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna (Pertakina), Teknologi Tepat Guna (TTG), BUMI, dan HijrahQu.  

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id