comscore

Survei: Laporan Keuangan Berkelanjutan Perbankan Lebih Tertarik ke UMKM Dibanding Sektor Hijau

Ade Hapsari Lestarini - 01 Juli 2022 18:13 WIB
Survei: Laporan Keuangan Berkelanjutan Perbankan Lebih Tertarik ke UMKM Dibanding Sektor Hijau
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia telah merampungkan studi terbarunya mengenai Kepatuhan Laporan Berkelanjutan dan Komitmen Keuangan Berkelanjutan di Sektor Perbankan
Hasil studi CPI Indonesia menunjukkan keseluruhan sample penelitian berupa 13 bank nasional dan asing yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) telah seluruhnya menunaikan kewajiban menyampaikan Laporan Berkelanjutan rutin sejak 2019 hingga 2021.

Namun, dalam hal pengungkapan (disclosure), hanya 83 persen yang sudah memenuhi seluruh pedoman Laporan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan POJK 51. Pedoman ini meliputi 12 aspek pelaporan berupa 11 kriteria hijau (bidang energi terbarukan, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, adaptasi perubahan iklim, transportasi, bangunan) dan satu kriteria sosial terkait pendanaan UMKM.
"Dari segi komitmen keuangan berkelanjutan (sustainable finance), temuan CPI Indonesia menunjukkan, walaupun terus bertumbuh, porsi yang dialokasikan sektor perbankan untuk pendanaan 11 kategori hijau tersebut hanya 27 persen, sedangkan mayoritas (73 persen) diberikan untuk kegiatan sosial UMKM," ungkap Associate Director Climate Policy Initiative Tiza Mafira, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Juli 2022.

Tiza berpendapat, diperlukan kontribusi yang lebih tinggi baik dari sektor perbankan dan dari sektor lembaga jasa keuangan lainnya untuk mendorong pendanaan hijau di Indonesia.

Penilaian kepatuhan dalam studi ini didasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (POJK 51), yang memuat ketentuan penyusunan dan pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bagi Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan Publik, dan Emiten.

Susunan pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan ini terdiri dari parameter ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola (ESG), dengan kewajiban implementasi bertahap sesuai karakteristik dan kompleksitas usaha. Ini dimulai dari sektor perbankan pada 2019, emiten dan perusahan publik pada 2021, dan seluruh industri pasar modal terhitung dari 2022.

Pedoman Laporan Berkelanjutan yang dimuat dalam POJK 51 ini juga mengakomodir standar internasional terkait, seperti Global Reporting Initiatives (GRI), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) dan Sustainable Banking Assessment (SUSBA).

"Industri pasar modal merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi tinggi untuk ikut serta dalam menghijaukan ekosistem di sektor keuangan. Menurut data statistik dari OJK dan BEI, kapitalisasi pasar modal Indonesia sejak 2015 hingga April 2022 telah mencapai Rp9,4 kuadriliun, setara dengan 55 persen dari PDB 2021 atau hampir 3,5 kali lipat APBN di 2022," jelas Senior Analyst Climate Policy Initiative Luthfyana Larasati.
 
Baca juga: Menkop UKM: Transisi Usaha ke Ekonomi Hijau Raup Peluang Bisnis hingga USD10 Triliun

Momentum Presidensi G20

Momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 yang mengusung tema "Pulih Bersama, Bangkit Perkasa" kemudian juga mengamanatkan tiga fokus pembahasan, yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi. Topik Transisi Energi khususnya diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem energi global yang lebih bersih dan transisi yang adil.

Dalam upaya mendukung pencapaian tersebut, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) sebagai salah satu komponen sektor keuangan berpendapat penyampaian Laporan Berkelanjutan adalah satu upaya penting pada sektor pasar modal dalam mendukung keuangan berkelanjutan serta komitemen mengoptimalkan dana tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Upaya lainnya yang dapat diinisiasi oleh industri pasar modal adalah dengan mengembangkan produk-produk pasar modal yang bertemakan wawasan hijau.

Komite Ketua Umum APEI Rudy Utomo mengatakan, prinsip keuangan berkelanjutan direspons baik oleh pelaku pasar, terbukti dari meningkatnya porsi portofolio hijau melalui penerbitan indeks baru berwawasan lingkungan selain SRI-KEHATI, yaitu Indeks ESG Leaders di 2020, dan meningkatnya penerbitan produk investasi berkelanjutan seperti green bonds dan sustainability bonds.

Terlebih lagi, diterbitkannya Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 oleh OJK di awal 2022, memberikan acuan dalam penguatan dan pengembangan instrumen hijau dan berkelanjutan kedepannya. Taksonomi hijau juga dapat membantu proses pemantauan berkala pembiayaan dan investasi hijau, sehingga kedepannya dapat membentuk pelaporan dan pengungkapan yang lebih hijau (green reporting).

"APEI terus mendukung industri pasar modal untuk meningkatan best-practice atas Laporan Berkelanjutan, serta melakukan pengembangan produk keuangan berkelanjutan dan peningkatan praktik ESG. Dari berbagai pedoman dan aturan, harapannya ada satu acuan atau framework yang dapat menyelaraskan pemahaman (definition), pelaporan (reporting), dan pengungkapan informasi (disclosure) tentang green finance dan sustainable finance," kata Rudy Utomo, dalam diskusi pemaparan hasil studi CPI Indonesia.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id