Pemerintah Diminta Reformasi Industri Keuangan

    Eko Nordiansyah - 25 Juni 2020 22:13 WIB
    Pemerintah Diminta Reformasi Industri Keuangan
    Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad - - Foto: MI Mohammad Irfan
    Jakarta: Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah segera melakukan reformasi di sektor industri keuangan. Hal tersebut harus dilakukan menyusul maraknya kasus gagal bayar di industri reksadana, obligasi dan asuransi, yang belakangan masuk ke ranah penegakan hukum.
     
    "Perlu reformasi industri keuangan karena ternyata OJK tidak cukup efektif mengawasi industri keuangan yang semakin membesar dengan beban yang semakin berat. Reformasi tentu saja dari sisi regulasi, sistemnya,  kelembagaan dan tentu saja sumber daya manusia," tutur Tauhid kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.
     
    Tauhid mencontohkan adanya titik lemah di dalam pengawasan industri keuangan Indonesia bisa dilihat pada kasus hukum yang menyeret satu pejabat OJK dan 13 perusahaan manajer investasi di dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
     
    Berangkat dari kasus korupsi yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 17 triliun itu, kata Tauhid, menjadi bukti bahwa terdapat ketidakpatuhan di dalam penerapan tata kelola industri keuangan Indonesia.
     
    "Titik-titik kritis kelemahan OJK perlu mendapat perhatian serius sehingga kejadian Jiwasraya tidak lagi berulang. Penting untuk dibentuk adanya tim pengawas dan supervisi yang independen yang bersifat early warning system yang tidak hanya terkoneksi dengan KSSK namun juga ke Presiden secara langsung," ungkapnya.
     
    Jajaran Kejaksaan Agung sebelumnya kembali membuat gebrakan di dalam pengusutan kasus hukum mengenai korupsi Jiwasraya yang diduga merugikan negara hingga Rp17 triliun. Dalam pengumumannya, Kejaksaan mengatakan terdapat 14 tersangka baru yang berasal dari satu pejabat OJK berinisial FH.
     
    Selain itu, ada 13 perusahaan Manajer Investasi yang selama ini diketahui mengelola portofolio investasi Jiwasraya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dengan adanya 14 tersangka baru ini menjadikan total tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya mencapai 20 orang hingga saat ini.

    "Dengan begitu kita butuh reformasi khususnya pada berbagai 'praktik moral hazard' dari industri keuangan kita," tegas Tauhid.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id