Fit & Proper Test Deputi Gubernur BI, Rupiah Digital dan Kripto Jadi Bahasan

    Fetry Wuryasti - 30 November 2021 17:08 WIB
    <i>Fit & Proper Test</i> Deputi Gubernur BI, Rupiah Digital dan Kripto Jadi Bahasan
    Gedung Bank Indonesia. Foto: AFP/Romeo Gacad.



    Jakarta: Komisi XI DPR hari ini menggelar fit and proper test untuk dua calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yaitu Juda Agung dan Aida S Budiman.

    Dalam fit and proper test Juda Agung, topik mengenai mata uang kripto dan rupiah digital diangkat oleh sejumlah anggota DPR untuk mendapatkan penjelasan. Juda saat ini masih menjadi Asisten Gubernur/Kepala Departemen Makroprudensial.

     



    Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDIP Eriko Sotarduga menanyakan Juda terkait sikap Bank Indonesia terhadap mata uang kripto yang saat ini sedang berkembang pesat, terutama pada kalangan anak muda. Sebab Eriko pun sering mendapat pertanyaan dari pemain di kripto soal legalitasnya di Indonesia.

    "Bagaimana sikap Pak Juda bila dipercaya nanti menjadi deputi gubernur terhadap kripto ini. Saya minta ada satu sikap yang jelas," kata Eriko, Selasa, 30 November 2021.

    Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Muhidin Mohamad Said juga turut meminta penjelasan terkait penanganan mata uang kripto di Indonesia.

    Said menjabarkan, menurut catatan Kementerian Perdagangan, di 2021 sudah 7,4 juta orang Indonesia ikut dalam transaksi cryptocurrency, dengan total nilai transaksi Rp478,5 triliun, dibandingkan 2020 yang hanya Rp65 triliun.

    "Saya khawatir perkembangan kripto tak mungkin dibendung di Indonesia, dan bisa saja terjadi lagi menyangkut masalah ilegal yang merugikan masyarakat kalau tidak segera diantisipasi," kata Said.

    BI melarang uang kripto jadi transaksi

    Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menjelaskan posisi Bank Indonesia jelas melarang bank dan yang masuk dalam sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi ini.

    "Menurut hemat kami kalau dibandingkan beberapa negara Indonesia cukup kuat dalam hal ini," kata Juda.

    Bank Indonesia memungkinkan jika uang kripto ini masuk dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Yang menarik memang kripto ini di bawah Bappebti ini yang mungkin perlu kita kaji di dalam menurut hemat kami di RUU P2SK," kata Juda.

    Menurutnya, dengan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital bisa membendung kripto di Indonesia.

    "Kalau dengan kripto bisa melakukan transaksi digital, pembayaran digital, dengan adanya CBDC tentu orang akan lebih percaya pada CBDC rupiah digital Indonesia. Orang akan lebih percaya dengan bank sentral daripada kripto," jelasnya.

    Keberadaan CBDC nantinya pun tidak serta merta menghapus uang kertas maupun logam. Porsi peredarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. "Konsep tersebut diyakini akan mampu mengurangi risiko, seperti gangguan pada sistem ataupun mati listrik," kata Juda.

    Ada dua opsi pendekatan dalam digitalisasi rupiah. Pertama, direct (one tier) atau indirect (two tier). Direct, kata Juda, bisa melalui rumah tangga atau korporasi yang mendapatkan token dari bank sentral.

    "Indirect itu melalui dua tahap, tier pertama perbankan dan para pengguna baik rumah tangga dan korporasi. Menurut kami, yang kedua lebih tepat seperti peredaran uang kertas dan logam saat ini. Bank sentral mengedarkan melalui perbankan dan masyarakat mendapatkan uang kertas dan logam dari perbankan tersebut," kata Juda.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id