OJK-Polri Perkuat Pencegahan Korupsi Industri Jasa Keuangan

    Husen Miftahudin - 27 September 2021 12:54 WIB
    OJK-Polri Perkuat Pencegahan Korupsi Industri Jasa Keuangan
    Ilustrasi. Foto: dok.MI



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk saling memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di industri jasa keuangan. Hal tersebut guna mendorong internal OJK dan industri jasa keuangan agar dapat mengelola lembaganya dengan penuh integritas.

    "OJK terus memperkuat komitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di internal OJK serta di industri jasa keuangan melalui berbagai kebijakan serta sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan Polri," ucap Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam siaran pers, Senin, 27 September 2021.

     



    Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Syahar Diantono menekankan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk di sektor jasa keuangan, serta terus bekerja sama dengan OJK sebagai otoritas pengawas.

    "Polri dan OJK sudah melaksanakan MoU dan perjanjian kerjasamanya, mulai dari tukar menukar informasi sampai pemberian kesaksian ahli, asistensi, dan sebagainya. Hal itulah yang perlu dieratkan dan dikembangkan sehingga jalinan kerja sama ini dapat mendukung suatu pemberantasan korupsi yang lebih baik," paparnya.

    Adapun, OJK memiliki tujuh upaya pencegahan korupsi, di antaranya pembentukan satuan kerja khusus penanganan fraud di internal OJK, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Whistle Blowing System (WBS), penandatanganan Pakta Integritas Insan OJK.

    Lalu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penyusunan ketentuan internal terkait tata kelola yang baik, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah memperoleh sertifikat SNI ISO 37001.

    Di sisi lain, untuk menumbuhkan industri jasa keuangan yang berintegritas, OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan mengenai tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), penerapan strategi anti-fraud, manajemen risiko, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama dalam proses fit and proper test, serta pengaturan mengenai transparansi dan publikasi laporan.

    "OJK juga mendorong penerapan SMAP di industri jasa keuangan. Sebagai role model, OJK telah meraih sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP pada 12 Agustus 2021, yang diharapkan diikuti oleh industri jasa keuangan," pungkas Anto.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id