Ekonom: Kasus Jiwasraya Bentuk Kejahatan Pasar Modal

    Medcom - 03 Juni 2020 16:17 WIB
    Ekonom: Kasus Jiwasraya Bentuk Kejahatan Pasar Modal
    Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
    Jakarta: Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu bukti kejahatan pasar modal. Diharapkan kondisi semacam ini tidak lagi terjadi demi keberlangsungan industri jasa keuangan di Indonesia.

    "Sangat jelas ini kejahatan pasar modal. Sayangnya pengawasan juga tidak berjalan," ujar Anthony, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.

    Menurutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dengan Asuransi Jiwasraya. Salah satu tupoksi OJK adalah mengawasi semua industri keuangan nasional. "OJK yang mengawasi perusahaan asuransi seharusnya dapat mendeteksi hal-hal tidak lazim tersebut sejak awal," tuturnya.

    Dia meyakini kasus ini tidak terjadi jika OJK melakukan pengawasan secara ketat terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. "Tapi saya yakin, OJK tahu kondisi internal Jiwasraya. Apalagi ini terjadi dalam kurun waktu yang lama," tukasnya.

    Terlepas soal drama kasus Jiwasraya, Anthoni berharap penyelamatan dana nasabah harus mendapat prioritas utama. Hal ini mutlak dilakukan mengingat nasabah Jiwasraya juga rakyat Indonesia.

    "Banyak pemegang polis hanya keluarga biasa, bukan keluarga super mampu. Bahkan ada ibu rumah tangga dan para pensiunan, yang membeli polis dengan uang simpanan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Ini harus diselamatkan," tuturnya.

    Secara terpisah, Kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Soesilo Aribowo menilai penerapan pasal dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus asuransi PT Jiwasraya tidak tepat. Pasalnya, perbuatan yang dituduhkan JPU merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi.

    Karenanya, penyelesaian kasus ini harus menggunakan UU pasar modal dan OJK sekarang. "Sudah sejak awal saya katakan, ini persoalan pasar modal. Hampir 100 persen dakwaan adalah terkait pasar modal. Sehingga, sangat tepat kalau UU yang digunakan adalah UU pasar modal dan OJK. Keduanya, yang punya kewenangan," pungkas Soesilo.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id