comscore

Wamendag: Perdagangan Kripto Diatur Bappebti

Husen Miftahudin - 03 Juni 2021 08:14 WIB
Wamendag: Perdagangan Kripto Diatur Bappebti
Ilustrasi aset kripto. Foto: AFP/Chris Delmas.
Jakarta: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menekankan bahwa kripto adalah salah satu aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan. Oleh karena itu, kripto sudah tepat diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Aset kripto bukan mata uang atau alat pembayaran menurut hukum Indonesia. Ia merupakan aset digital yang bisa diperdagangkan sebagai komoditi. Karena itu, ini masuk dalam kewenangan pengaturan oleh Bappebti," tegas Jerry saat mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam rapat kerja pembahasan RKA dan RKP dengan Komisi VI DPR, dikutip Kamis, 3 Juni 2021.
Lutfi dan Jerry sepakat bahwa kripto adalah jenis pengembangan aset digital yang relatif baru dan perlu diakomodasi pengaturannya dalam sistem perdagangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari penggunaan yang semakin luas, prospek diversifikasi penggunaan, dan dampaknya bagi perekonomian nasional secara umum.

Mengingat dampaknya yang bisa meluas, Jerry memahami betul mengapa regulator lain ingin mengawasi dan mengatur kripto. Ia berharap perdagangan kripto bisa ditinjau dari berbagai aspek sehingga produktif bagi pengembangan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

"Saya kira memang ini bisa dilihat sebagai urusan lintas sektor. Tetapi jelas, dalam hal perdagangannya adalah wewenang Bappebti," tuturnya.

Aset kripto saat ini diperdagangkan dengan omzet sekitar Rp1,5 triliun per hari di Indonesia. Menurut Wamendag, ini potensi yang cukup besar sehingga harus ada kehati-hatian dalam pengaturan. Bappebti berencana untuk mendirikan bursa komoditas untuk aset kripto.

Saat ini aturan-aturan tersebut sedang digodok, dan direncanakan bursa kripto akan berdiri pada semester kedua tahun ini. Jika itu terwujud, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mendirikan bursa kripto yang diatur pemerintah.

Menurut data, ada sekitar 8.000-9.000 jenis aset kripto saat ini. Bappebti telah merilis sekitar 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Jumlah jenis kripto yang bisa diperdagangkan bisa bertambah atau berkurang tergantung hasil pengawasan dan evaluasi yang terus dilakukan secara berkala.

Jerry juga mengungkapkan, saat ini Bappebti terus meningkatkan kapasitas dalam pengaturan aset kripto. Mereka menggandeng berbagai stakeholders termasuk pelaku perdagangan langsung.

"Pada intinya, pengaturan perdagangan aset kripto bertujuan mencapai beberapa hal. Pertama, kepastian hukum mengenai aset kripto itu sendiri. Kedua, perlindungan pedagang dan semua pihak yang terlibat. Ketiga, upaya mengoptimalkan kebermanfaatannya bagi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Jerry.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id