DP Kredit Kendaraan dan Rumah Jadi Ringan, Berlaku untuk Siapa?

    Husen Miftahudin - 19 Februari 2021 10:48 WIB
    DP Kredit Kendaraan dan Rumah Jadi Ringan, Berlaku untuk Siapa?
    Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meringankan uang muka atau down payment (DP) kredit kendaraan bermotor dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kebijakan ini sebagai tindak lanjut stimulus otoritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan berbagai relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan.




    "Pemberian pelonggaran peraturan prudensial ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memperoleh kredit berupa penurunan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang dikaitkan dengan Loan to Value Ratio (LTV) dan profil risiko serta BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation," ujar Wimboh dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Februari 2021.

    Baca: Siap-siap, OJK akan Relaksasi Kredit Mobil

    Kebijakan ini berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit tersebut. Kebijakan bagi perbankan terkait dengan kredit kendaraan bermotor, yakni menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50 persen dari sebelumnya 100 persen.

    "Perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dimungkinkan untuk memberikan uang muka kredit kendaraan bermotor sebesar nol persen," tegas Wimboh.

    Untuk kredit kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mendapat pengecualian BMPK, penilaian kualitas aset satu pilar. Selanjutnya, untuk penilaian ATMR kredit diturunkan menjadi 50 persen dari semula 75 persen.

    Stimulus kredit rumah tinggal

    OJK juga memberikan stimulus kredit beragun rumah tinggal. Kebijakan terkait bobot risiko ATMR kredit beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio LTV sebagai berikut, uang muka 0-30 persen (LTV ≥ 70 persen) ATMR 35 persen, uang muka 30-50 persen (LTV 50-70 persen) ATMR 25 persen, serta uang muka ≥ 50 persen (LTV ≤ 50 persen) ATMR 20 persen.

    "Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan relaksasi prudensial yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 yang belum secara optimal diterapkan untuk mendukung program sejuta rumah," ungkapnya.

    Untuk kebijakan kredit di sektor kesehatan, OJK mengenakan bobot risiko sebesar 50 persen dari sebelumnya 100 persen. Hal ini sebagai upaya dukungan langsung di sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi.

    Sedangkan kebijakan untuk perusahaan pembiayaan, OJK memberikan dua stimulus. Pertama, kebijakan pembiayaan kendaraan bermotor yang bobot risiko pembiayaannya diturunkan menjadi 25-50 persen dari sebelumnya 37,5-75 persen untuk pembiayaan multiguna. ATMR nol persen untuk program kepemilikan kendaraan bermotor bagi perusahaan yang memiliki Car Ownership Program (COP).

    Baca: BI Bebaskan DP Kredit Motor & Mobil

    "Perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar nol persen," urai dia.

    Kedua, kebijakan pembiayaan beragun rumah tinggal. Dalam rangka mewujudkan program sejuta rumah, OJK menetapkan kebijakan bobot risiko ATMR pembiayaan beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio  Loan to Value (LTV), yaitu uang muka 0-30 persen (LTV ≥ 70 persen) ATMR 35 persen, uang muka 30-50 persen (LTV 50-70 persen) ATMR 25 persen, dan uang muka ≥ 50 persen (LTV ≤ 50 persen) ATMR 20 persen.

    Sementara itu dengan telah mulai beroperasinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI), maka penyediaan dana dari lembaga jasa keuangan kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) dikenakan bobot risiko nol persen dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit (ATMR Kredit) yang disamakan dengan bobot risiko pemerintah pusat.

    "Kebijakan tersebut akan efektif berlaku sejak 1 Maret 2021 dengan diterbitkannya surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB," tutup Wimboh.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id