Komisi XI Segera Panggil OJK, Minna Padi dan Nasabah

    Media Indonesia - 11 Juli 2020 18:53 WIB
    Komisi XI Segera Panggil OJK, Minna Padi dan Nasabah
    Suasana ruang sidang DPR. Foto: Ilustrasi Medcom.id/Eko Nordiansyah.
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menegaskan pihaknya akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), dan para nasabah MPAM untuk menyelesaikan kasus investasi reksa dana MPAM.

    "DPR akan memanggil OJK, Minna Padi, dan nasabah untuk berunding dan mencari solusi serta penyelesaian atas kasus investasi reksa dana ini," kata Fathan ketika dihubungi, dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 11 Juli 2020.

    Fathan menyebut, saat ini DPR masih melihat adanya perbedaaan tafsir dan persepsi antara OJK, nasabah dan Minna Padi soal kewajiban pengembalian dana nasabah serta tanggung jawab manajer investasi dalam kasus likuidasi ini sehingga menjadi kewajiban bagi OJK untuk menjelaskan semuanya.

    "Sekaligus OJK harus terbuka dan transparan kenapa Minna Padi disuspensi. Harus dijelaskan segamblang-gamblangnyanya biar publik dan nasabah tahu," tegasnya.

    Sebelumnya, pada Selasa, 7 Juli 2020, di ruang VIP Nusantara II Gedung DPR, Komisi XI yang diwakili Fathan dan beberapa anggota lainnya mendapat aduan mengenai nasib para nasabah yang terkatung-katung selama delapan bulan sejak OJK membubarkan dan melikuidasi enam produk Minna Padi pada 25 November 2019.

    Para nasabah ini meminta agar OJK menginstruksikan Minna Padi untuk tidak terus menunda pembayaran deposito kepada nasabah. Disebutkan sebelumnya, Minna Padi akan mengembalikan dana (Batch 2) pada 18 Mei 2020, namun hal itu belum dilakukan sampai saat ini.

    Menurut Yenti, salah satu perwakilan nasabah, hal itu mengacu pada POJK Nomor 01/POJK.07/2013 yang menyebutkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan, dan/pihak ke 3 yang bekerja untuk kepentingan pelaku jasa keuangan.

    Tak hanya itu, naasabah juga mempermasalahkan mengenai NAB pembayaran yang mana berdasarkan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 45C yang pelaksanaan pembayaran diatur dalam pasal 47b mengharuskan pembayaran dilakukan berdasarkan NAB pembubaran bukan NAB likuidasi.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id