Restrukturisasi Kredit, Pemerintah Tempatkan Dana di Perbankan

    Eko Nordiansyah - 13 Mei 2020 15:29 WIB
    Restrukturisasi Kredit, Pemerintah Tempatkan Dana di Perbankan
    Ilustrasi pemerintah tempatkan dana di perbankan - - Foto: Antara/ Wahyu Putro
    Jakarta: Pemerintah menempatkan dana di perbankan demi merestrukturisasi kredit selama pandemi virus korona. Kebijakan itu tidak dalam rangka menyelamatkan bank yang tidak sistemik.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bank bisa mengajukan bantuan likuiditas kepada pemerintah. Namun likuiditas bukan untuk membantu bank yang bermasalah melainkan restrukturisasi kredit debitur.

    "Ini tidak dalam konteks pemerintah mengurusi perbankan yang tidak sehat. Tidak dalam rangka itu. Tapi perbankan yang melakukan restrukturisasi dan bank masih sehat," katanya dalam siaran virtual di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.

    Menurutnya bank telah menjalankan program restrukturisasi kredit meski tanpa bantuan dana dari pemerintah. Fasilitas restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak covid-19 ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    "Bank yang melakukan restrukturisasi baru 200 ribu nasabah. Ini yang ingin kita dorong supaya lebih banyak lagi debitur UMKM khususnya, bisa dapat fasilitas restrukturisasi. Caranya pemerintah masuk lewat subsidi bunga," ungkapnya.

    Untuk subsidi bunga ke UMKM, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp34,15 triliun. Selain itu, masih ada penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur korporasi sebesar Rp35 triliun.

    Meski begitu, pemerintah dipastikan selektif dalam menempatkan dana di perbankan. Bank disyaratkan memiliki Surat Berharga Negara (SBN), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sukuk Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari enam persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

    "Sebaiknya bank lakukan alat likuidnya dulu, gunakan alat likuid yang ada di bank masing-masing. Barulah kemudian kalau itu habis, PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) enam persen, dia ajukan proposal minta penempatan dana ke pemerintah," pungkas dia.




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id