Perang Dagang Menyulitkan Lembaga Keuangan

    Nia Deviyana - 06 Juni 2019 15:47 WIB
    Perang Dagang Menyulitkan Lembaga Keuangan
    Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
    Jakarta: Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin memanas. Hal ini telah memengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk menyulitkan lembaga keuangan.

    Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah berpendapat perang dagang dua raksasa ini menimbulkan dua skenario yang mau tidak mau harus dipikirkan, sehingga pemerintah dan badan usaha bisa menerapkan antisipasi yang tepat.

    Skenario pertama, kata Halim, apabila perang dagang tak kunjung usai. Jika ini terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia (termasuk AS dan Tiongkok) bakal mengalami penurunan. Kondisi ini akan membuat investor ragu melakukan investasi.

    "Mereka akan mengkaji ulang negara-negara yang terbilang potensial untuk berinvestasi," jelas Halim saat ditemui di kediamannya, Jalan Sriwijaya I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2019.

    Dalam kondisi seperti ini, lanjut Halim, investor akan menarik modalnya dari negara-negara berkembang dan beralih ke investasi yang lebih aman seperti emas atau mata uang seperti dolar AS (USD), yen Jepang, atau euro.

    "Kalau ini terjadi, Indonesia harus siap-siap, pertumbuhan ekonomi akan tertekan, begitu juga mata uang, dan dengan berbaliknya arus modal akan menaikkan suku bunga jangka panjang," terang Halim.

    Apabila hal ini terjadi, maka yield obligasi juga akan mengalami penaikan, sementara harganya akan turun. Imbasnya, investor yang menaruh uangnya di bank bakal memilih berinvestasi pada obligasi.

    "Jadi ini yang saya sebut apabila skenario pertama terjadi, bakal menyulitkan lembaga keuangan," jelasnya.

    Sebab, bank-bank yang bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK) tentunya akan mengalami kesulitan untuk memupuk dana dalam situasi seperti ini. "Tidak hanya menarik DPK, mereka juga harus sekuat tenaga meyakinkan deposannya," kata Halim.

    Sementara itu, perang dagang juga membayangi aspek fiskal negara. Halim menuturkan pemerintah pastinya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyesuaian. Meski harga obligasi turun dan yield-nya naik, pemerintah tentunya akan banyak memikirkan pertimbangan sebelum menjual obligasi.

    "Karena ini akan memengaruhi pembiayaan defisit fiskal kita, kecuali pemerintah mau melakukan penyesuaian, katakanlah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," tuturnya.

    Bank Indonesia (BI) juga harus sigap merespons, apakah harus menaikkan suku bunga atau menahannya, serta mengeluarkan kebijakan untuk menahan modal agar tidak cepat keluar.

    Skenario Kedua

    Bagaimanapun tingginya tensi perang dagang, banyak pihak mengharapkan negosiasi antara AS-Tiongkok benar-benar terwujud. Halim menuturkan apabila ini terjadi, bukan berarti ketidakpastian akan hilang. Namun, ini tidak akan seburuk skenario pertama.

    "Pastinya akan ada outflow (arus modal keluar), tetapi tidak besar," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id