Negara G20 Cari Kesepakatan untuk Pajaki Perusahaan Digital

    Eko Nordiansyah - 25 Februari 2020 11:09 WIB
    Negara G20 Cari Kesepakatan untuk Pajaki Perusahaan Digital
    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. MI/Susanto.
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  pemerintah bersama dengan negara-negara anggota G20 mencari cara yang tepat untuk menjalankan pajak internasional sebagai respons berkembangnya ekonomi digital. Saat ini berbagai model bisnis ekonomi digital memaksa negara-negara mencari cara yang pas dalam mengenakan pajak.

    Dalam pertemuan G20 di Riyadh Arab Saudi akhir pekan lalu, Sri Mulyani menyebut perpajakan internasional menjadi perhatian yang serius oleh semua negara. Menurutnya, kemampuan negara dalam menjalankan sistem perpajakannya untuk sektor digital menjadi penting karena bisa jadi bersinggungan dengan kepentingan di negara lain.

    "Pertama, seperti yang sering saya sebutkan, yang disebut badan usaha tetap (BUT) itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin malam, 24 Februari 2020.

    Meskipun  tidak hadir secara fisik, banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi seperti perdagangan hingga mendapatkan pendapatan dari suatu negara. Oleh karena itu diperlukan kebijakan perpajakan yang bisa disepakati bersama oleh negara asal maupun negara penerima.

    "Kemarin dilaporkan progres untuk bagaimana prinsip-prinsip pemajakan itu dilakukan seperti masalah permanen establishment. Namun bagaimana penggantinya untuk menghitung estimasi penghitungan pajak yang bisa diperoleh oleh negara penerima atau pun (negara) asal," jelas dia.

    Dalam pertemuan sebelumnya ada tiga proposal yang diajukan untuk prinsip-prinsip pengenaan pajak internasional bagi perusahaan digital. Sri Mulyani berharap dalam pertemuan G20 selanjutnya akan ada kesepakatan soal bagaimana pajak perusahaan digital ini bisa disetujui secara internasional.

    "Masih ada cukup berbagai pandangan yang berbed, AS memiliki posisi dan sebagainya. Kita harap sebelum akhir 2020 pada saat leaders meeting kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut, sehingga menciptakan kepastian dan keadilan transparansi dari pemajakan," pungkasnya.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id