AS Berencana Percepat Rilis Aturan Larangan Berinvestasi di Perusahaan Tiongkok

    Angga Bratadharma - 09 Januari 2021 12:30 WIB
    AS Berencana Percepat Rilis Aturan Larangan Berinvestasi di Perusahaan Tiongkok
    Ilustrasi. FOTO: Hector Mata/AFP
    Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) berencana merilis secepatnya lembar fakta mendesak investor AS untuk mematuhi perintah eksekutif, melarang berinvestasi di perusahaan yang diduga membantu militer Tiongkok. Aturan ini turunan dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump.

    Hal ini diungkapkan tiga sumber yang mengetahui masalah itu dan berdasarkan salinan dokumen tersebut. Perintah eksekutif, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Trump pada November 2020, melarang orang Amerika berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang oleh Departemen Pertahanan (DoD) AS dianggap dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.

    "Peringatan cukup telah diberikan kepada petugas kepatuhan dan manajer risiko untuk memahami dan mengungkapkan kepada konstituen mereka atas risiko material yang terkait dengan perintah eksekutif," ungkap sebuah draf rilis dari Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 9 Januari 2021.

    "CEO dan dewan mereka sekarang memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan dan sepenuhnya mematuhi perintah eksekutif," tambahnya.

    Tiga orang, yang menolak disebutkan namanya karena masalah itu belum dipublikasikan, membenarkan adanya rencana untuk merilis dokumen itu dan dua di antaranya membenarkan isinya. Seorang Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS menolak untuk mengkonfirmasi lembar fakta yang bocor.

    "Kami terus bekerja dengan Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, dan lainnya untuk melaksanakan perintah eksekutif Presiden guna mengatasi ancaman dari investasi sekuritas yang mendanai militer Tiongkok," ucapnya.

    Perintah eksekutif November adalah bagian dari sikap Presiden AS Donald Trump untuk memperkuat warisan kerasnya bagi Tiongkok di hari-hari pemerintahannya yang segera berakhir. Ini juga memberi peluang pada Undang-Undang 1999 yang mewajibkan Departemen Pertahankan untuk menyusun daftar perusahaan Tiongkok yang didukung oleh militer Tiongkok.
     

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id