comscore

Geneva Package, 7 Paket Peran WTO Tangani Krisis Dunia

Husen Miftahudin - 28 Juni 2022 14:09 WIB
Geneva Package, 7 Paket Peran WTO Tangani Krisis Dunia
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono. Foto: dok Biro Humas Kemendag.
Jakarta: Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) berhasil menyelesaikan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 di Jenewa, Swiss dengan mengamankan serangkaian inisiatif perdagangan yang disebut 'Geneva Package'. Paket ini menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral dan peran penting WTO dalam menangani krisis yang terjadi. Termasuk dalam merespons pandemi covid-19, mengatasi tantangan lingkungan, serta mendorong ekonomi yang inklusif.

"Pertemuan KTM-12 WTO merupakan pertemuan yang sudah lama dinantikan seluruh anggota. Sebelumnya, pertemuan terakhir KTM ke-11 dilaksanakan pada 2017 di Buenos Aires, Argentina. KTM WTO kembali diselenggarakan di Kantor WTO, Jenewa, Swiss, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 12-15 Juni 2022 diperpanjang hingga 17 Juni 2022 untuk memfasilitasi capaian pada isu–isu yang dibahas," ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Juni 2022.
Menurut Djatmiko, WTO merupakan satu-satunya organisasi di tingkat multilateral yang memiliki kewenangan dalam menyusun aturan perdagangan yang wajib diikuti anggotanya, termasuk dalam masa pandemi yang memiliki tantangan.

"Diharapkan di bawah koordinasi WTO dan aturannya dapat memberikan suatu dukungan ataupun bentuk mitigasi terhadap tantangan yang dihadapi selama pandemi sehingga dapat digunakan anggota dalam mengatasi persoalan," ucapnya.

Djatmiko menyampaikan, hasil kesepakatan KTM ke-12 WTO sangat kredibel dan komprehensif karena mencakup beberapa hal termuat dalam 'Geneva Package' yang terdiri dari tujuh dokumen.

Pertama, Ministerial Declaration terkait WTO Response to the Covid-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics. Kedua, Ministerial Decision terkait Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver.

Kedua dokumen tersebut merupakan komitmen dan upaya holistik para Menteri Perdagangan anggota WTO dalam menanggapi guncangan covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini maupun pandemi di masa yang akan datang.

"Hal ini memberikan kepastian bagi anggota WTO terkait akses pasokan produk kesehatan yang digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Selain itu, TRIPS waiver atau penangguhan paten terhadap vaksin, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksin dunia, serta adanya perluasan cakupan untuk therapeutics and diagnosticsm," imbuh Djatmiko.
 
Baca Juga: Anggota WTO Sepakat Jaga Sistem Perdagangan Multilateral

Ketiga, Ministerial Declaration terkait Emergency Response to Food Insecurity. Keempat, Ministerial Decision terkait World Food Programme (WFP) Food Purchases Exemptions from Export Prohibitions or Restrictions.

Djatmiko mengungkapkan, dalam menanggapi krisis pangan dan kemiskinan yang juga menjadi ancaman bagi perdagangan global, anggota WTO telah mengambil langkah agar perdagangan pangan dan pertanian lebih mudah diprediksi, menjaga kestabilan harga, dan mempermudah program pangan dunia.

"Kerja sama ini dituangkan dalam Ministerial Declaration terkait respons darurat terhadap kerawanan pangan dan Ministerial Declaration terkait program pangan dunia yang dikecualikan dari larangan dan hambatan ekspor," jelas Djatmiko.

Kelima, Ministerial Decision terkait Agreement on Fisheries Subsidies. Persetujuan ini melarang subsidi yang berkontribusi pada Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) dan overcapacity and overfishing (OCOF) sebagaimana dalam komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14.6. Anggota WTO juga telah berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi untuk membangun disiplin OCOF.

Keenam, WTO outcome document yang mencakup pembahasan reformasi WTO untuk menghasilkan pemahaman anggota WTO terkait perlunya mengembalikan dan meningkatkan fungsi WTO. Pembahasan isu reformasi WTO disepakati untuk dilaksanakan di General Council WTO dan badan subsidernya.

"Pada pembahasan fungsi penyelesaian sengketa, anggota WTO berkomitmen untuk melakukan pembahasan agar mencapai sistem penyelesaian sengketa yang berfungsi secara baik dan penuh pada 2024," tambah Djatmiko.

Ketujuh, Ministerial Decision terkait E-commerce Moratorium and Work Programme. Anggota WTO sepakat untuk mempertahankan praktik saat ini dengan tidak mengenakan bea masuk pada transmisi elektronik hingga KTM ke-13 yang ditargetkan akan dilaksanakan sebelum 31 Desember 2023.

"Namun, apabila KTM ke-13 WTO belum terlaksana hingga 31 Maret 2024, maka moratorium bea masuk pada transmisi elektronik dimaksud akan otomatis berhenti," pungkasnya.


(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id