Perintah Joe Biden Bisa Hambat Perusahaan Tiongkok

    Arif Wicaksono - 08 Juni 2021 14:10 WIB
    Perintah Joe Biden Bisa Hambat Perusahaan Tiongkok
    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Foto : AFP.



    Beijing: Perintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pekan lalu yang melarang investasi AS di perusahaan-perusahaan Tiongkok tertentu, dinilai lebih luas daripada yang ditandatangani Donald Trump. Serta memiliki batasan yang lebih rendah.

    Pakar hukum mengatakan itu juga dapat membantu pemerintah menghindari kekalahan memalukan di pengadilan setelah pemerintahan Trump gagal menghadapi tantangan hukum yang dilakukan perusahaan Tiongkok. Perintah Biden akan melarang investasi AS di sekitar 60 perusahaan di sektor teknologi pertahanan atau yang berada dalam pengawasan Tiongkok.

     



    "Cakupannya lebih luas dan standar pencatatannya (kriterianya) jauh lebih rendah," kata Kevin Wolf, mantan pejabat Departemen Perdagangan yang juga pengacara, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 8 Juni 2021.

    Dia menekankan itu harus lebih tahan terhadap pengawasan hukum. Perintah baru ini melarang investasi di perusahaan yang beroperasi di atau telah beroperasi di pertahanan Tiongkok atau sektor material terkait. Atau dalam teknologi pengawasan, yang dimiliki atau dikendalikan oleh seseorang.

    Tujuannya adalah untuk membatasi aliran uang ke perusahaan yang merusak keamanan AS atau nilai-nilai demokrasi yang bisa melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

    Larangan Trump pada perusahaan militer Tiongkok sebagaimana didefinisikan bertahun-tahun yang lalu dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional: perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat, kementerian pemerintah atau basis industri pertahanan Republik Rakyat Tiongkok.

    Perintah yang direvisi menghilangkan persyaratan untuk hubungan langsung ke negara Tiongkok menggunakan bahasa yang lebih halus bahwa perusahaan harus beroperasi di sektor pertahanan atau pengawasan.

    Perintah Trump perlu didukung setelah tiga perusahaan pergi ke pengadilan untuk menentangnya. Dua berhasil menang di pengadilan, dan belum ada putusan dalam kasus ketiga.

    "Pengadilan biasanya enggan untuk menolak presiden ketika dia membuat keputusan keamanan nasional," kata Penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Bill Reinsch.

    "Fakta bahwa mereka melakukannya menunjukkan rancangan yang sangat buruk di pihak orang-orang Trump dan pertahanan yang buruk atas keputusan yang dibuat." tegas Bill.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id