Tiongkok Lawan Balik Sanksi Trump

    Angga Bratadharma - 12 Januari 2021 08:45 WIB
    Tiongkok Lawan Balik Sanksi Trump
    Ilustrasi. FOTO: Jason Lee/AFP
    Beijing: Tiongkok melawan balik sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) melalui aturan baru yang melindungi perusahaan Beijing dari 'hukum asing' yang tidak dapat dibenarkan. Langkah tegas ini diambil usai Presiden Donald Trump melarang warga AS untuk berinvestasi di perusahaan yang diduga dikendalikan militer Tiongkok.

    Kemudian, juga dipicu oleh administrasi Trump yang melarang beberapa alat pembayaran milik Tiongkok dipergunakan di AS. Perubahan yang diumumkan pada akhir pekan lalu memungkinkan pengadilan Tiongkok untuk menghukum perusahaan yang mematuhi pembatasan yang diberlakukan Trump.

    Mengutip BBC, Selasa, 12 Januari 2021, Presiden AS Donald Trump terus menargetkan perusahaan Tiongkok yang dia yakini sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS. Tindakan tersebut termasuk menghukum perusahaan yang memasok suku cadang ke perusahaan yang masuk daftar hitam.

    Pada pekan lalu, tiga perusahaan telekomunikasi besar Tiongkok yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) akan didepak berdasarkan dugaan hubungan dengan militer Tiongkok. NYSE menghapus China Mobile, China Telecom, dan China Unicom Hong Kong, berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump pada November.

    Penghapusan tersebut menyusul serangkaian tindakan terhadap perusahaan Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir termasuk TikTok, Huawei, dan pembuat microchip Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

    Tidak hanya itu, pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang transaksi dengan menggunakan delapan aplikasi Tiongkok termasuk platform pembayaran populer Alipay, dan WeChat Pay. Presiden AS mengklaim perusahaan teknologi tersebut berbagi data dengan pemerintah Tiongkok -tuduhan yang mereka bantah.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Perdagangan Tiongkok memperkenalkan aturan baru tentang menangkal penerapan ekstrateritorial yang tidak dapat dibenarkan dari hukum asing. Langkah itu sebagai upaya melindungi dari sanksi yang dikenakan oleh Trump.

    "Badan hukum yang dirugikan oleh penerapan undang-undang asing dapat mengajukan tuntutan hukum di pengadilan dan menuntut kompensasi atas kerusakan yang terjadi. Pemerintah juga dapat mengambil tindakan pencegahan lain," kata Direktur Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura Bert Hofman.

    Langkah-langkah yang segera berlaku, tidak menyebut AS secara langsung, meski Tiongkok telah lama mengeluhkan sanksi dan pembatasan perdagangan dari AS. Namun para ahli hukum mengatakan tidak jelas bagaimana undang-undang baru itu akan diterapkan.

    "Satu hal yang masih harus diklarifikasi adalah apakah perintah tersebut dimaksudkan untuk menargetkan sanksi terhadap Tiongkok secara khusus atau sanksi yang menargetkan negara ketiga, seperti Iran atau Rusia, yang berdampak merugikan pada perusahaan Tiongkok," kata Nicholas Turner, pengacara di Steptoe & Johnson di Hong Kong.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id