Biden Dinilai Tidak Terburu-Buru Hentikan Perang Dagang AS-Tiongkok

    Angga Bratadharma - 23 Januari 2021 10:32 WIB
    Biden Dinilai Tidak Terburu-Buru Hentikan Perang Dagang AS-Tiongkok
    Ilustrasi. FOTO: AFP/Ed Jones


    Hong Kong: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mewarisi hubungan yang tegang dan berantakan dengan Tiongkok dari pendahulunya. Akibat kebijakan yang dilakukan Presiden AS sebelumnya, kini Washington tengah melakukan perang dagang dengan Beijing dan imbasnya terhadap gerak ekonomi global.

    Dari perang perdagangan yang melelahkan hingga serangkaian sanksi terhadap perusahaan teknologi paling terkemuka di Tiongkok, Pemerintahan Donald Trump menghabiskan sebagian besar dari empat tahun terakhir untuk menumpuk tekanan pada saingan ekonomi terbesar Amerika Serikat.




    Situasi semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir karena Washington memberlakukan pembatasan tambahan pada bisnis dan investasi Tiongkok. Pembatasan itu seperti melarang warga AS menggunakan aplikasi pembayaran dari Tiongkok seperti WeChat dan Alipay.

    Sedangkan Biden diyakini akan memberikan nada yang lebih dapat diprediksi dan diplomatik daripada mantan Presiden Donald Trump. Tetapi para analis meyakini bahwa pemerintahan baru kemungkinan tidak akan terlalu melonggarkan Beijing dalam hal teknologi dan perdagangan.

    "Sulit untuk melihat pembalikan AS dari tren hawkish baru-baru ini dalam kebijakan Tiongkok, mengingat pandangan yang semakin negatif tentang Tiongkok di AS," kata Ahli Strategi Global JP Morgan Asset Management Sylvia Sheng, dilansir dari CNN, Sabtu, 23 Januari 2021.

    Para calon pembantu kabinet Biden terlihat sudah mulai mendukung pandangan itu. Janet Yellen, misalnya, pilihan Biden untuk memimpin Departemen Keuangan AS, berjanji menangani praktik-praktik Tiongkok yang kasar, tidak adil, dan ilegal.

    "Tiongkok meremehkan perusahaan Amerika dengan membuang produk, mendirikan hambatan perdagangan, dan memberikan subsidi kepada perusahaan," kata Yellen, kepada Komite Keuangan Senat.

    Pemerintahan Trump sebelumnya menyetujui apa yang disebut sebagai gencatan senjata dengan Beijing pada awal 2020, hampir dua tahun setelah memulai perang perdagangan dengan memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang Tiongkok. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, kedua negara sepakat untuk mengurangi beberapa tarif.

    Selain itu, memungkinkan Beijing menghindari pajak tambahan pada hampir USD160 miliar barang negara. Tiongkok juga setuju untuk membeli produk AS senilai USD200 miliar selama beberapa tahun ke depan. Namun sayangnya, perjanjian itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.

    "Pada November, Tiongkok berada pada kecepatan untuk membeli hanya sekitar setengah dari jumlah itu," menurut Analisis Peterson Institute for International Economics.

    Sementara itu, upaya menghapus tarif barang-barang Tiongkok kemungkinan tidak akan menjadi prioritas besar bagi Biden. Beberapa ahli -dan Yellen sendiri- mengatakan pemerintahan baru ingin memanfaatkan aliansi utamanya dengan lebih baik untuk menyusun strategi perdagangan yang lebih dapat diprediksi.

    Misalnya, sulit untuk melihat Biden menyerang sekutu lama Washington di Eropa seperti yang dilakukan Trump. "Biden terus mengatakan dia ingin mendekati Tiongkok melalui koalisi negara demokrasi lain, dan itu akan membutuhkan waktu untuk membangunnya," kata Pakar Perdagangan Pusat Kajian Strategis dan Internasional William Reinsch.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id