Buka Keran Ekspor, KESDM Klaim tak Merugikan Industri Smelter

    Annisa ayu artanti - 23 Juli 2017 19:46 WIB
    Buka Keran Ekspor, KESDM Klaim tak Merugikan Industri <i>Smelter</i>
    Gedung Kementerian ESDM (Foto :Dokumentasi Setkab).
    medcom.id, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons pernyataan dari Asosiasi Industri Pengolahan dan Pemurnian yang menyatakan pembukaan keran ekspor bijih nikel membuat rugi industri smelter.

    Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko menyangkal bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel di tanah air.

    baca : Kementerian ESDM akan Ajak Bicara ExxonMobil

    Kerugian smelter nikel saat ini disebabkan karena turunnya harga jual dan meningkatnya biaya produksi. Melemahnya permintaan nikel pada industri stainless steel di kuartal kedua 2017 ditengarai menjadi penyebab utama turunnya harga nikel dunia. Di saat yang bersamaan, harga coking coal (kokas) meningkat dari USD100 per ton di Desember 2016 menjadi USD200 per ton pada Mei 2017.

    "Tidak tepat jika PP No. 1 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi pengusaha smelter nikel sehingga menyebabkan ditutupnya operasi produksi smelter nikel di tanah air," kata Sujatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu 23 Juli 2017.

    Menurutnya, masih adanya surplus produksi dari 2016 yang tidak diikuti dengan peningkatan permintaan di pasar dan meningkatnya pasokan nikel dari Filipina menjadi faktor utama tren rendahnya harga nikel dunia saat ini.

    Lalu, lanjut dia, ditambah dengan meningkatnya harga kokas yang signifikan dalam lima bulan terakhir menyebabkan keekonomian smelter nikel terutama yang berbasis blast furnace mengalami tekanan.

    Kokas diketahui menjadi sebagai salah satu komponen utama pada struktur biaya dalam proses pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi blast furnace, diperkirakan mencapai 40 persen dari total biaya produksi.

    Ia pun mencontohkan, seperti harga minyak mentah dunia, tidak ada satu organisasi atau negara yang dapat menentukan atau mengontrol harganya. Hal ini terjadi juga di komoditas mineral dan batu bara.

    "Beberapa tahun belakangan ini harga minyak mentah dunia rendah. Kita juga ingat bagaimana lesunya harga batu bara, namun kemudian membaik. Demikian juga dengan mineral. Saat ini mungkin harganya rendah, tapi suatu saat akan rebound. Fluktuasi harga tersebut kecenderungannya akan berulang dalam jangka waktu tertentu (siklus)," ujar dia.

    Kemudian merujuk pada data dari United States Geological Survey, Januari 2017, Indonesia memiliki cadangan nikel hanya 6 persen dari total cadangan dunia. Sedangkan pada 2016 kontribusi produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 7 persen.

    "Total cadangan Indonesia cuma 6 persen cadangan dunia. Jadi tidak tepat kalau dikatakan harga nikel dunia terkontrol oleh ekspor terbatas nikel kadar rendah dari Indonesia. Produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia juga bukanlah yang terbesar, hanya sekitar 7 persen. Pemasok utama adalah Filipina, lebih dari 22 persen, disusul Rusia dan Kanada, masing-masing sekitar 11 persen. Sementara Australia dan New Caledonia masing-masing sekitar 9 persen. Realisasi ekspor nijih nikel kadar rendah dari Indonesia untuk periode Januari hingga Juni 2017 hanya 403.201 ton," jelas dia.

    Oleh karena itu, pemerintah menerapkan aturan serta kontrol yang ketat atas rekomendasi dan realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah. Ekspor hanya bisa dilakukan jika perusahaan telah benar-benar terbukti memiliki kemampuan secara teknologi, bahan baku, keuangan dan sumber daya manusia.

    "Pemerintah mengontrol rekomendasi dan realisasi ekspor (bijih nikel kadar rendah) dengan syarat yang ketat. Semua syarat harus proven (terbukti). Aturan yang ada saat ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu dengan adanya verifikator independen, dengan kemampuan yang lengkap. Ada ahli metalurgi, civil engineering dan tekno ekonomi, sehingga semua risiko dapat dikendalikan. Hasil tersebut semata-mata untuk memperkuat kemampuan (finansial) guna penyelesaian pembangunan smelter di dalam negeri," tutur dia.

    Ia juga menegaskan bahwa semangat penerbitan PP Nomor 1 Tahun 2017 adalah dalam rangka mendorong dan mempercepat pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri.

    "Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri agar memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi Mineral dan KK," pungkas dia.






    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id