NasDem Ingin Revisi UU Minerba Pro Rakyat

    Suci Sedya Utami - 26 Januari 2020 17:00 WIB
    NasDem Ingin Revisi UU Minerba Pro Rakyat
    Ilustrasi. Foto ; AFP.
    Jakarta: Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas yang bisa dibahas antara DPR dan pemerintah di 2020.

    Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya menginginkan pembahasan revisi UU tersebut dimulai dari awal atau bukan merupakan hasil limpahan materi dari masa sidang periode sebelumnya (carry over).

    Ali menjelaskan salah satu syarat suatu rancangan UU bisa di-carry over-kan ke periode selanjutnya yakni apabila telah selesai dalam pembicaraan tahap pertama. Namun sayangnya rancangan UU Minerba belum memenuhi persyaratan tersebut.

    Apalagi saat ini daftar inventarisasi masalah (DIM) masih berada di pemerintah dan belum dikembalikan pada DPR. Padahal, sebelum pembahasan, DPR perlu untuk membaca dan mempelajarinya terlebih dahulu.

    "Artinya yang sudah masuk pada materi dan sudah selesai pengesahannya, ini kan belum memenuhi syarat itu," kata Ali pada Medcom.id.

    Dirinya mengatakan partainya ingin agar pembahasannya dilakukan secara mendetail. Lagi pula, banyak juga anggota DPR yang sebelumnya tidak pernah ikut dalam pembahasan UU tersebut di periode yang lalu.

    Selain itu, NasDem ingin agar pembahasan UU Minerba juga membuka ruang pada diskusi publik. Ia menilai publik berhak menyumbangkan masukan dalam amandemen UU Minerba. Sehingga nantinya revisi menghasilkan aturan hukum yang matang.

    "Yang penting bagi NasDem tahapan-tahapannya terlewati, kita enggak mau ini diuji di Mahkamah Konstitusi kemudian dibatalkan lagi," tutur Ali.

    Kemudian Ali menjelaskan mengapa revisi UU ini harus dibahas secara detail. Menurutnya ada salah satu poin krusial yakni mengenai pemanfaatan atau lahan tambang. Fraksi NasDem tidak ingin nantinya pemanfaaran lahan malah menguntungkan pasar atau perusahaan. NasDem ingin agar revisi UU tersebut menaruh keberpihakan pada rakyat.

    UU ini memandatkan mengenai perpanjangan kontrak secara otomatis bagi pemegang kontrak karya (KK) atau perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B) yang nantinya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan luas wilayah untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15 ribu hektare.

    Poin tersebut yang menjadi bahan kritisi NasDem. Menurut NasDem batasan luasan wilayah tersebut yang diberikan terlalu besar. Sebab banyak perusahaan tambang yang tidak bisa memanfaatkan luasan tersebut secara maksimal.

    NasDem berprinsip agar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia dikelola dengan baik, bukan sekadar dikangkangi tanpa ada pemanfaatan yang jelas demi menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.

    Oleh karenanya, NasDem ingin agar pemegang IUPK nantinya diberikan luasan lahan tambang susuai dengan rencana kemampuan kerja mereka. Serta sisanya harus dirumuskan secara jelas agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan hajat hidup orang banyak, termasuk opsi pemanfaatan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    "Belajar dari pengalaman ada yang mengelola sudah lebih dari 50 tahun ternyata dia hanya mampu mengelola 5-10 persen maksimal dari area yang dikuasi. Enggak optimal. Kalaupun melihat lahan ini dibiarkan, yang rugi masyarakat dan negara," jelas Ali.

    Sementara itu Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya siap melakukan pembahasan dengan pemerintah apabila UU ini masuk dalam prolegnas.

    Sugeng meyakini pembahasan bisa dilakukan dalam dua hingga tiga masa sidang. Sehingga bisa selesai pada tahun ini. "Bisanya tiga masa sidang, ini bisa dua masa sidang. Sekitar Agustus," jelas Sugeng.

    Dalam revisi UU Minerba terdapat 13 pokok pikiran penting yang terdiri dari enam usulan pemerintah, dan tujuh usulan DPR. Usulan pemerintah terdiri dari pertama penyelesaian permasalahan antarsektor. Kedua penguatan konsep kewilayahan pertambangan. Ketiga memperkuat kebijakan nilai tambah.

    Keempat mendorong kegiatan ekplorasi untuk penemuan deposit atau cadangan minerba. Kelima pengaturan yang lebih jelas terhadap perubahan KK atau PKP2B menjadi IUPK. Keenam penguatan BUMN.

    Sementara usulan DPR di antaranya pertama penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah (pemda). Kedua pengaturan kembali izin pertambangan rakyat. Ketiga pengaturan khusus tentang izin pengsahaan batu bara dan pengaturan kembali terkait luas wilayah perizinan pertambangan.

    Keempat pengaturan kembali terkait jangka waktu izin usaha pertambangan (IUP) atau IUPK. Kelima pengaturan kembali terkait luas wilayah perizinan pertambangan. Keenam mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 tentang Pemda. Ketujuh terkait lingkungan hidup.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id