Mandek 10 Tahun, Revisi UU Minerba Dibahas Pekan Depan

    Suci Sedya Utami - 13 Februari 2020 14:09 WIB
    Mandek 10 Tahun, Revisi UU Minerba Dibahas Pekan Depan
    Ilustrasi tambang batu bara. Antara Foto : Puspa Perwitasari
    Jakarta: Pembahasan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) akhirnya dilanjutkan secara serius pekan depan, setelah lebih dari 10 tahun terbengkalai. Pembahasan dilakukan pascaterbentuknya panitia kerja (panja) yang terdiri dari Komisi VII DPR dan Pemerintah.

    Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Panja akan efektif bekerja mulai Senin,  17 Februari 2020, untuk melakukan pembahasan secara mendetail terkait daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam amandemen UU Minerba.

    "Mulai hari Senin pembahasan dimulai," kata Sugeng pada rapat kerja bersama pemerintah untuk pembentukan panja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.

    Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR di 2020. Komisi VII DPR menargetkan revisi UU Minerba bisa selesai paling lambat Agustus tahun ini.

    Pembahasannya revisi UU ini pun bersifat carry over atau pelimpahan dari masa sidang DPR periode 2009-2014. Meski carry over, pembahasan revisi aturan tersebut tidak akan menghilangkan substansi dari poin-poin yang telah tercantum dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah disusun pada periode lalu.

    Carry over hanya menghilangkan hal-hal administratif. Sebab faktanya DIM sudah ada, hanya saja di periode yang lalu belum dibahas detail.

    "Targetnya biasanya RUU tiga masa sidang insyaallah dengan sudah dilalui proses-proses tadi tetap pada pembahasan, insyaallah dua masa sidang. Kurang lebih Juli. Atau Agustus paling lambat," jelas politikus Partai NaSdem ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan revisi UU Minerba melewati tahapan yang panjang. Pemerintah Presiden Joko Widodo telah menyurati Ketua DPR mengenai draf rancangan revisi UU Minerba.

    "Evaluasi 10 tahun UU Nomor 4, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih. Kita sudah dua kali lakukan FGD sebelum rapat kerja hari ini," kata Arifin.

    Dalam rancangan undang-undang inisiatif DPR terdapat 597 DIM yang diajukan. Arifin mengatakan dalam DIM tersebut terdapat beberapa bab yang diubah dari penghapusan hingga penambahan pasal baru.

    Ada satu bab yang diubah dan satu bab baru. Sedangkan 64 pasal diubah dan 23 pasal baru. Sehingga total pasal yang diubah dan penambahan pasal baru menjadi 87 pasal atau 49,7 persen dari total pasal yang ada dalam UU Nomor 4 tahun 2009.

    Sementara yang terbaru yakni berdasarkan usulan pemerintah terdapat 938 DIM. Dalam usulan tersebut terdapat dua bab baru. Sedangkan ada 85 pasal yang diubah dan 36 pasal baru. Sehingga total pasal yang diubah dan baru sebanyak 121 pasal atau 69 persen dari total pasal UU Minerba.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id