Jatah Prioritas Wilayah Tambang Sesuai UU Minerba

    Suci Sedya Utami - 12 Juni 2019 19:25 WIB
    Jatah Prioritas Wilayah Tambang Sesuai UU Minerba
    Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno (tengah). (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)
    Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluruskan polemik terkait permintaan perlakuan khusus atas lahan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis masa kontraknya dan akan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika melakukan perpanjangan.

    Polemik tersebut bermula ketika Menteri BUMN Rini Soemarno mengeluarkan surat yang ditujukan pada Menteri Sekretaris Negara terkait revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Dalam surat tersebut salah satu poinnya meminta dalam revisi PP tersebut ada penguatan peran BUMN untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi Kontrak Karya (KK) atau PKP2B yang sudah berakhir.

    Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan dalam merevisi PP pihaknya hanya menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Fajar bilang Kementerian BUMN tidak bermaksud meminta jatah atas lahan PKP2B yang bakal habis kontrak.

    "BUMN tidak pernah minta itu, surat Bu Menteri maksudnya menyesuaikan dengan UU Minerba. UU bilang apa, ikutin saja," kata Fajar ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.

    Namun demikian, Fajar tidak menampik apabila perusahaan tambang pelat merah yang tergabung dalam holding dipacu agar bisa menambah cadagangan dan produksinya baik dengan cara menyerap divestasi saham perusahaan lain atau mengakuisisi lahan tambang. Sebab dalam UU Minerba pun diatur apabila ada PKP2B yang ingin melakukan divestasi bisa terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN.

    "Kalau di UU memang pertama ke BUMN, kemudian BUMD. Jadi begitu saja, jangan salah (mengerti) lho," tutur dia.

    Adapun salah satu perusahaan yang ingin melakukan divestasi yakni PT Vale Indonesia. Vale memang telah melaporkan mengenai rencana pelepasan saham tersebut dan BUMN menyatakan siap menugaskan PT Inalum untuk mengambilalih.

    Namun, lanjut Fajar, pihaknya masih menunggu arahan dan keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kita sudah mulai dengan Vale, cuma kita mesti minta izin ke ESDM. Kalau ESDM-nya oke itu jadi bagian dari divestasi, ya kita mau," jelas dia.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id