BPH Migas Rela Hilangkan Iuran Demi Tekan Harga Gas Industri

    Suci Sedya Utami - 13 Februari 2020 12:20 WIB
    BPH Migas Rela Hilangkan Iuran Demi Tekan Harga Gas Industri
    Kepala BPH Migas M Fanshrullah Asa. Foto : Medcom.
    Jakarta: Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan tidak keberatan apabila tarif iuran untuk badan usaha diturunkan bahkan dihapus demi mendorong harga gas industri lebih murah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 sebesar USD6 per MMBTU.

    Kepala BPH Migas M Fanshrullah Asa menyebutkan total penerimaan negara yang dikumpulkan pihaknya dari iuran badan usaha di tahun lalu sebesar Rp1,32 triliun.

    Dari jumlah tersebut, iuran dari badan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang porsi paling besar, yakni sebesar Rp1,03 triliun atau 78 persen dari total penerimaan.

    Sedangkan iuran dari badan usaha gas hanya Rp285 miliar atau 22 persen dari total penerimaan. Lebih rinci, dia memaparkan bahwa iuran yang diperoleh dari badan usaha swasta mencapai Rp178 miliar. Sementara iuran dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) hanya sebanyak Rp107 miliar.

    Namun untuk menurunkan atau menghapuskan iuran tersebut tentu harus mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019. Sebab iuran tersebut masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga harus seizin Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Meskipun sebenarnya tarif dalam PP tersebut pun telah diturunkan dan lebih rendah dari yang diatur dalam regulasi sebelum yakni PP Nomor 1 Tahun 2006

    "Kalau kami ikut saja silakan. Tapi ubah dulu PP-nya," kata pria yang akrab disapa Ifan ini d8 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.

    Kendati demikian Ifan mengatakan penghapusan iuran sebenarnya tidak terlalu signifikan pada pembentukan harga gas karena hanya menyangkut biaya transmisi. Ia menyebutkan iuran tersebut berpengaruh ke pembentukan harga gas hanya berkisar USD0,02 per MMBTU.

    Lebih lanjut, menurut dirinya, komponen pembentukan harga gas yang utama justru berada pada biaya-biaya yang ada di sektor hulu. Selain itu, juga terkait distribusi dan niaga yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

    "BPH cuma transmisi doang, justru masalahnya di hulu itu kan strukturnya 70 persen. Jadi poinnya harga gas bisa diturunkan justru di hulu signifikan dipotong government intake-nya. Lalu distribusi niaga yang business to business," jelas Ifan.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id