PLN Siap Beli Listrik EBT dengan Harga Tinggi

    Suci Sedya Utami - 07 Februari 2020 11:33 WIB
    PLN Siap Beli Listrik EBT dengan Harga Tinggi
    Ilustrasi pembangkit energi terbarukan. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
    Jakarta: PT PLN (Persero) tengah menganalisis rancangan aturan baru terkait harga jual listrik berbasis energi baru terbarukan melalui skema feed in tariff dengan mekanisme berjenjang (staging) yang saat ini masih digodok oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kendati harga beli listrik dari pembangkit EBT akan lebih tinggi dibanding energi fosil, namun PLN siap untuk mengonversi penggunaan batu bara dan BBM di pembangkit ke energi hijau.

    Sebab ternyata di wilayah terpencil penggunaan BBM jika dihitung-hitung tidak lebih murah dibandingkan dengan penggunaan energi bersih. Hal ini mengingat dalam proses penyalurannya ke pelosok dan daerah terpencil membutuhkan biaya transportasi yang tidak cukup sedikit.

    "Ada grade untuk masuk, jadi memang ada daerah-daerah khusus yang bagaimana penekanannya kita menyediakan listrik secara cepat dan ini cara satu satunya ya renewable energi," kata Darmawan di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

    Lebih lanjut mantan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) mengaharapkan penggunaan energi bersih untuk segera dilakukan. Mengingat dalam perkembangannya ke depan biaya produski dari energi tersebut semakin murah dengan teknologi yang semakin maju.

    "Tapi Ada perkembangan luar biasa, kalau dulu kita lihat solar atap 20 cent per kWh, turun jadi 15 cent per kWh, turun 12 cent per kWh, dan turun lagi 10 cent per kWh," jelas dia.

    Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan dalam skema yang tengah dirumuskan ini, nantinya untuk kontrak jual beli listrik baru harga listrik yang akan dibebankan di awal akan lebih tinggi. Ia bilang setelah tahun ke 12, harga listrik yang dibeli oleh PT PLN (Persero) pada pengembang EBT akan turun dan seterusnya tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.

    "Jadi satu sampai 12 tahun (harga) tinggi terus, setelah 12 tahun turun turun dan flat. Kontraknya ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun," kata Rida.

    Misalnya saja besaran biaya pokok penyediaan pembangkitan (BPP) Rp2.000 per kilo watt hour (kWh). Tarif tersebut akan digunakan pada 12 tahun pertama. Setelahnya tarif akan mengalami penurunan menjadi Rp1.500 per kWh hingg habis masa kontrak.

    Mantan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini mengatakan alasan harga yang dikenakan di awal lebih tinggi agar pengembang bisa mendapatkan modal lebih cepat sehingga bisa menggairahkan pengembangan pembangkit EBT.

    "Jadi cuma dua tahap (Rp2.000 ke Rp1.500 contoh), enggak bertumpuk-tumpuk staging-nya, hanya dua kali. Agar modal pengembang cepat balik," ujar Rida.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id