KLHK Tak Dilibatkan di Pembahasan Revisi UU Minerba

    Suci Sedya Utami - 13 Februari 2020 21:07 WIB
    KLHK Tak Dilibatkan di Pembahasan Revisi UU Minerba
    Ilustrasi. FOTO: AFP.
    Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak diikutsertakan dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) di tingkat panitia kerja (panja).

    Panja dari pihak pemerintah hanya melibatkan enam kementerian di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Jumlah wakil pemerintah dalam panja tersebut sebanyak 60 orang.

    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Djuwita meminta agar KLHK ikut dilibatkan dalam pembahasan amandemen UU tersebut. Hal tersebut diperlukan mengingat kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan juga menjadi poin penting.

    "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dilibatkan, saya mohon ditambahkan soal kelestarian lingkungan, bisa enggak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di-involve?" kata Ratna dalam rapat kerja pembentukan panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Mulyanto. Ia mengatakan isu lingkungan hidup dan reklamasi pascatambang menjadi persoalan yang juga harus dibahas agar tidak meninggalkan pekerjaan rumah.

    "Kami enggak ingin masalah lingkungan ini menjadi pekerjaan rumah pertambangan. Kita anggap ini penting sekali terkait lingkungan," kata Mulyanto.

    Demikian juga dengan Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Isti menginginkan agar KLHK dilibatkan mengingat lingkungan yang berkelanjutan menjadi tumpuan di masa depan.

    Sementara itu, Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar lainnya Ridwan Hisyam mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan amanat presiden  terkait nama-nama kementerian yang dilibatkan dalam pembahasan.

    Ia meminta agar anggota parlemen yang lain menerima usulan yang telah disampaikan tersebut agar pembahasan bisa langsung dilakukan tanpa menunggu dan mengulur waktu lebih lama lagi.

    "Jangan ngatur-ngatur presiden, jangan minta menteri yang lain. Kalau minta Menteri LHK balik, bisa satu tahun lagi (mulai pembahasan). Difokuskan saja, kita enggak usah berdebat, Panja sudah diputuskan," ujar Ridwan.

    Menanggapi hal tersebut Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya tentu akan juga meminta pandangan terkait aspek lingkungan pada  KLHK dalam membahas revisi UU Minerba.

    "Dalam panja nanti kami akan menyertakan perwakilan KLHK," jelas Arifin.

    Dalam kegiatan pertambangan, lingkungan menjadi bagian yang disoroti terutama apabila kontrak pengelolaan telah berakhir atau pascatambang. Seringkali wilayah belas pertambangan menjadi tidak terurus dan dibiarkan setelah dikeruk hasil buminya. Oleh karenanya aksi pascatambang menjadi penting.

    Direktur Jenderal Migas Bambang Gatot Ariyono mengatakan jaminan reklamasi menjadi syarat penting dalam izin pertambangan. Ia mengatakan izin tersebut di bawah pemerintahan pusat seperti Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), apabila tidak menyertakan jaminan reklamasi maka akan mendapatkan sanksi.

    Namun IUP di bawah pemerintahan daerah, kata Bambang, yang menyertakan jaminan reklamasi hanya 37 persen. Kemudian pascatambang di daerah juga lebih sedikit baru 15,8 persen yang melakukan.

    "Sekarang muncul banyak pengusaha yang belum menyampaikan jaminan reklamasi. Kegiatan reklamasi tidak mesti menunggu proses penambangan selesai. Bisa dilakukan step by step dengan kegiatan penambangannya," tandas Bambang.

     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id