13 Poin Utama Revisi UU Minerba

    Suci Sedya Utami - 13 Februari 2020 21:00 WIB
    13 Poin Utama Revisi UU Minerba
    Minerba. Foto: Antara/Yusran Uccang.
    Jakarta: Pembahasan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) akan kembali dilanjutkan secara serius setelah bertahun-tahun nasibnya terkatung-katung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan setidaknya ada 13 isu utama dalam amandemen UU tersebut.

    Pertama, penyelesaian permasalahan antarsektor. Ia bilang hal tersebut akan diselesaikan melalui adanya jaminan kepastian pemanfaatan ruang dan lahan yang sudah ditetapkan dan serta batasan kegiatan pengelolaan dan pemurnian.

    Kedua, mengenai penguatan konsep wilayah pertambangan. Kegiatan penyelidikan dan penelitian dalam hal ini dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum dan pertambangan.

    Ketiga, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah. Arifin mengatakan pemberian insentif bagi perusahaan yang membangun smelter sampai dengan 2022 berdasarkan PP Nomor 1 tahun 2017 serta hilirisasi batu bara.

    Keempat, mendorong kegiatan ekplorasi untuk penemuan deposit minerba. Dia bilang penugasan diberikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta pada kegiatan penyelidikan dan penelitian di daerah pada area green field (right to match), mendorong eksplorasi melalui anak usaha, membayar dana ketahanan cadangan minerba.

    "Penyelidikan untuk mengetahui potensi-potensi tambang. Dengan diketahui lebih awal, potensi cadangan dan deposit yang ada akan membuat penawaran menjadi lebih baik untuk calon investor," kata Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.

    Kelima, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan. Dia bilang kewenangan penerbitan surat izin pertambangan batuan oleh gubernur. Keenam, luas wilayah perizinan pertambangan. Dalam isu ini luas wilayah minimum untuk wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi dihapus.

    Ketujuh, jangka waktu izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Arifin mengatakan insentif bagi pemegang IUP/IUPK yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

    Kedelapan, mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh menteri setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi.

    Kesembilan, peran pemerintah dalam bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Ada sanksi terhadap pemerintah daerah apabila tidak patuh melaporkan kegiatan tambang di daerah serta pengelolaan inspektur tambang oleh pusat.

    Ke-10, penguatan peran BUMN. Arifin mengatakan prioritas pengelolaan wilayah eks Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kepada BUMN, penugasan kepada BUMN untuk kegiatan ekplorasi.

    Ke-11, kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK dengan mempertimbangkan penerimaan negara dan kepastian berusaha bagi pemegang IUPK.

    Ke-12, izin pertambangan rakyat.Mantan Dubes Indonesia untuk Jepang ini mengatakan luas wilayah pertambangan rakyat yang semula 25 hektare menjadi 10 hektare, dan pendapatan daerah dari izin pertambangan rakyat.

    Ke-13, tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional. Dirinya mengatakan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

    Menurut Arifin sejumlah isu penting tersebut didasari pada prinsip dasar dalam revisi UU Minerba. Prinsip dasar itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumber daya, pencegahan degradasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

    Sebelumnya pemerintah dan Komisi VII DPR resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas 938 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang tertutup dalam draf rancangan revisi UU Minerba. Pembahasan akan mulai dilakukan pada Senin, 17 Februari.

     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id