Revisi UU Minerba Dijanjikan Rampung Agustus 2020

    Suci Sedya Utami - 11 Desember 2019 14:25 WIB
    Revisi UU Minerba Dijanjikan Rampung Agustus 2020
    Ilustrasi tambang batu bara/Antara Foto/Puspa Perwitasari
    Jakarta: Komisi VII DPR RI menargetkan untuk menyelesaikan pembahasan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) paling lambat pada Agustus 2020. Komisi VII menjanjikan untuk mempercepat revisi aturan hukum tersebut.

    Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pembahasan revisi UU Minerba akan dilakukan selama dua masa sidang DPR. Dia bilang pembentukan panitia kerja (panja) akan dilakukan pada akhir tahun ini.

    "Insyaallah UU Minerba paling lambat bulan Juni atau selambatnya Agustus," kata Sugeng dalam acara Indonesia Mining Outlook 2020 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.

    Sugeng mengatakan pembahasan tidak perlu mengulang dari awal. Dia bilang pembahasan tidak akan membuang poin-poin yang telah dimasukkan dalam pembahasan pada periode sebelumnya. Adapun terkait daftar inventarisasi masalah (DIM) akan dilakukan aktualisasi.

    Namun demikian dia menegaskan percepatan dilakukan bukan lantaran ada tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang akan berakhir, misalnya PT Arutmin Indonesia di 2020. Artinya jika UU ini tidak segera diselesaikan maka tidak ada payung hukum yang memberikan kepastian bagi nasib perusahaan yang habis kontrak.

    "Kita percepatan, tapi bukan lantas PKP2B dikasih pertama, enggak juga," tutur dia.

    Sugeng mengatakan revisi UU Minerba salah satunya akan membahas mengenai luasan wilayah dengan usulan sebesar 15 ribu hektare setiap perusahaan dan usulan lainnya disesuaikan dengan rencana kerja perusahaan.

    Dirinya bilang jika untuk pertambangan mineral mungkin bisa saja luasan lahannya 15 ribu hektare (ha). "Namun bagaimana dengan pertambangan batu bara?," tukasnya.

    Begitu juga dengan interpretasi mengenai jatah bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diamanatkan untuk mendapatkan porsi bagi kontrak-kontrak yang telah habis. Lebih jauh politikus NasDem ini menegaskan dalam pembahasan revisi UU Minerba akan melibatkan banyak stakeholder terkait supaya UU yang baru nantinya memberikan manfaat bagi negara.

    "Yang pasti kita ingin UU Minerba nantinya agar negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih. Misalnya ada skema baru bagi hasil dan sebagainya," jelas dia.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id