Revisi UU Minerba Tak Bisa Dikebut di Periode DPR Kali Ini

    Suci Sedya Utami - 13 September 2019 11:11 WIB
    Revisi UU Minerba Tak Bisa Dikebut di Periode DPR Kali Ini
    Ilustrasi. FOTO: dok MI.
    Jakarta: Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) tidak bisa dikebut pada periode DPR 2014-2019. Periode sidang DPR hanya tersisa hingga akhir bulan ini.

    Pasalnya pemerintah masih belum menyelesaikan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sinkronisasi DIM di berbagai kementerian yang diamanahkan presiden yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perndustrian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM masih belum final.

    Jonan menuturkan belum ada menteri lain yang menandatangani paraf dalam DIM revisi Rancangan UU tersebut. "Belum ada rekan menteri yang sudah memfinalisasi dengan membukukan paraf di DIM yang sedang disiapkan," kata Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam,  September 2019.

    Dia menjelaskan pemerintah masih butuh waktu untuk menyelesaikan DIM tersebut. Namun dirinya pesimistis akan bisa dikejar di sisa waktu periode saat ini.

    Kendati demikian Jonan mengatakan tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi. Mantan Direktur Utama PT KAI ini pun memperkirakan DIM baru bisa rampung pada akhir tahun ini.

    "Akhir tahun paling lambat mestinya DIM selesai disampaikan, karena pergantian anggota kabinet, mungkin setelah itu baru dibahas lagi secara detail," tutur dia.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Diwahjono mengatakan pihaknya belum memaraf DIM lantasan pembahasan mengenai pengaturan hilirisasi tambang minerba belum juga rampung.

    "Ada beberapa pasal yang sedang kita bahas, namun intinya kita ingin hilirisasi dan investasi lebih kencang lagi," jelas Sigit.

    Alhasil karena DIM tak kunjung selesai, Komisi VII DPR pun memberikan kesempatan agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu di internal.

    "Komisi VII dan pemerintah sepakat kembali memberikan kesempatan untuk melakukan sinkronisasi DIM atas RUU perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam waktu secepatnya," tandas Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id