Penjelasan PLN terkait Wacana Potong Bonus Karyawan

    Husen Miftahudin - 08 Agustus 2019 19:23 WIB
    Penjelasan PLN terkait Wacana Potong Bonus Karyawan
    Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
    Jakarta: Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengklarifikasi wacana pemotongan gaji karyawan untuk membayar kompensasi pemadaman listrik secara massal atau blackout. Perusahaan listrik pelat merah itu bukan memotong gaji, melainkan mengurangi bonus para pekerja termasuk direksi.

    "PLN itu ada bonus setiap pegawai terhadap kinerjanya. Kalau kinerja penjualan tidak tercapai, itu akan terdampak bonusnya. Perhitungannya (bonus) enam bulan. Jadi bukan dipotong, pencapaian indeks terkoreksi," ujar Djoko dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Agustus 2019.

    Djoko mengaku insiden pemadaman listrik di separuh Pulau Jawa membuat kinerja perusahaan terganggu. Kondisi ini menyebabkan bonus para pegawai dan petinggi ikut terkoreksi.

    "Bonus ini kan pendapatan di luar gaji yang dibawa pulang. Ini yang terkoreksi," urai Djoko.

    Sebagai perusahaan yang menganut azas kesetaraan, kinerja PLN berpengaruh besar terhadap pendapatan. Bila karyawan rajin dan berprestasi, maka performance tersebut berpengaruh besar ke pendapatan perusahaan.

    "Ini supaya jelas tidak ada potong memotong, karena gaji PLN ada person akan berjalan sesuai dengan dia lama kerja. Setiap enam bulan dihitung indeks prestasinya, prestasinya akan terkoreksi," ungkap dia.

    Adapun total kompensasi yang harus dikeluarkan PLN akibat gangguan sistem kelistrikan Ungaran-Pemalang pada Minggu, 4 Agustus 2019 lalu sebesar Rp839,88 miliar. Kompensasi itu akan dibayarkan ke 21,98 juta pelanggan.

    Djoko sebelumnya menyebutkan, PLN tidak bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kompensasi. Termasuk juga tidak boleh menggunakan dana Penanaman Modal Negara (PNM) yang dikucurkan sebesar Rp6,5 triliun karena untuk keperluan investasi dan belanja modal PLN.

    "PMN itu untuk investasi pembangunan, tidak boleh (digunakan untuk bayar kompensasi), apalagi APBN," tutup Djoko.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id