Energi Berkeadilan untuk Mengejar Ketertinggalan Daerah Perbatasan

    Suci Sedya Utami - 17 Agustus 2018 08:46 WIB
    Energi Berkeadilan untuk Mengejar Ketertinggalan Daerah Perbatasan
    Pertamina. Medcom/ Desi.
    Jakarta: Membangun Indonesia dari pinggiran. Kalimat tersebut merupakan salah satu poin dalam nawacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digaungkan sejak masa awal memimpin.

    Kini usia kepemimpinan Jokowi-JK akan memasuki tahun terakhir berbarengan dengan 73 tahun Indonesia merdeka. Berbagai upaya pun telah dan masih dilakukan pemerintah untuk mengangkat daerah pinggiran atau perbatasan tersebut salah satunya melalui kebijakan energi berkeadilan. 
    Caranya adalah memberikan akses BBM yang murah kepada rakyat. Sejak tahun lalu pemerintah melalui peraturan presiden (Perpres) telah menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk menerapkan kebijakan BBM satu harga yang mana harga jual bensin terutama untuk jenis solar dan premium mengacu kepada satu harga di setiap daerah.

    "Program energi berkeadilan diperuntukkan agar saudara kita di yang berada di luar pulau Jawa bisa menikmati," kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, di Kementerian ESDM, Jakara Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018.

    Penerapan kebijakan satu harga BBM ini akan membuat seluruh masyarakat Indonesia memperoleh BBM bersubsidi dengan harga yang sama. Diharapkan harga BBM yang murah akan menurunkan harga sembako atau kebutuhan pokok lainnya yang mahal karena beban BBM sebagai bagian dari rantai logistik. 

    Sebelum kebijakan BBM satu harga satu sak gula pasir di Puncak Jaya, misalnya, bisa dihargai sampai Rp1,45 juta dan harga satu sak tepung bisa mencapai sebesar Rp600 ribu. Diharapkan harganya bisa semakin murah karena kebijakan ini. 

    Data PT Pertamina (Persero) menyebutkan pada tahun lalu kebijakan ini telah dioperasikan di 57 titik. Tahun ini ditargetkan meningkat sebanyak 67 titik dan tahun depan 29 titik. Angka tersebut hanya untuk penugasan Pertamina dan belum memasukkan SPBU yang akan dan sudah dibangun swasta. Sehingga bila ditotal menjadi 160 titik dalam tiga tahun.

    "Khusus untuk 2018 ditargetkan 67 titik dan sudah direalisasikan sebanyak 12 titik lembaga penyalur. Sehingga sejak 2017 hingga Agustus ini sudah dioperasikan 66 titik," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito pada Medcom.id.

    Beberapa daerah di antaranya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari 27 lembaga penyalur BBM satu harga realisasinya hingga saat ini sudah mencapai 19 lembaga penyalur. Di ujung timur Indonesia ini awalnya masyarakat harus membeli BBM seharga Rp100 ribu untuk satu liter bensin. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat bisa mendapatkan bensin solar seharga Rp5.150 per liter dan premium Rp6.450 per liter. 

    Untuk mencapainya juga tak mudah. Kondisi alam dan letak geografis dengan akses yang sulit ditembus membuat harga BBM selama ini terbilang mahal di daerah-daerah tersebut. Belum lagi beban cost yang akan dibebankan Pertamina untuk menjangkau daerah itu. 

    Saat ini pun kondisi tersebut diakui Adiatma masih menjadi tantangan dalam program BBM satu harga. Adiatma menyebutkan untuk biaya distribusi dan operasional BBM satu dalam tiga tahun perseroan harus mengeluarkan dana Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. 

    Namun angka tersebut tentu tidak sebanding bila mengingat tujuan para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Mengejar Ketertinggalan

    Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kebijakan tersebut efektif untuk mengejar ketertinggalan daerah-daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T) yang selama ini merasa terasingkan dan tidak mendapat perlakuan yang sama. 

    Kebijakan tersebut dianggap memiliki efek yang sangat besar dan akan menciptakan produktivitas. Menurutnya dengan harga BBM yang dikenakan saat ini biaya yang ditanggung masyarakat menjadi lebih murah, sehingga menciptakan daya beli dan produktivitas.

    "BBM menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam setiap kegiatan usaha. Kalau seandainya harganya tinggi maka akan menjadi kendala bagi mereka dalam berusaha sehingga menghambat produksi," kata Piter pada Medcom.id, Selasa, 14 Agustus 2018.

    Selama ini dengan perbedaan harga BBM masyarakat dibebani oleh biaya yang mahal dalam melakukan aktivitas. Masyarakat di daerah-daerah 3T terpaksa harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi dibanding daerah lain yang tentu akan merambat pada harga kebutuhan lain. Sehingga Piter memandang kebijakan BBM satu harga menjadi salah satu cara untuk memerdekakan daerah-daerah yang selama ini mengalami ketertinggalan.

    Memang dari sisi keuangan kebijakan ini dinilai akan mengorbankan keuangan Pertamina yang terpaksa merugi. Namun diyakini hasilnya akan sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang memudahkan akses penyaluran BBM. Hal ini lambat laun akan bisa mengkompensasi kerugian tersebut.

    "Pertamina memang harus berdarah-darah menanggung kerugian namun di sisi lain menguntungkan perekonomian cukup besar. Karena dengan ini membuat psikologis masyarakat jadi lebih baik, mereka akan merasa tidak menjadi anak tiri lagi karena punya kesempatan yang sama dengan yang lain. Ini mempengaruhi banyak hal, mulai merintis kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," ujar Piter.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id