BPH Migas Dukung Penurunan Harga Gas Industri

    Antara - 08 Januari 2020 13:05 WIB
    BPH Migas Dukung Penurunan Harga Gas Industri
    Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
    Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung kebijakan penurunan harga gas industri atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    "BPH Migas mendukung terobosan Presiden, dan akan meninjau toll fee beberapa ruas transmisi untuk mendukung target harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

    Salah satu tugas fungsi BPH Migas menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah mengatur dan menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Dalam perjalanannya BPH Migas telah menetapkan tarif pengangkutan di 61 ruas pipa transmisi dengan rata rata tarif tertimbang sebesar USD0,353 per Mscf.

    Tugas fungsi BPH Migas di bidang gas bumi selanjutnya adalah mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dimana BPH Migas telah menetapkan harga Jaringan Gas di 52 Kabupaten/Kota (+/- 500 ribu SR). Harga ini masih di bawah harga pasar LPG 3 Kg. Ke depannya, sesuai RPJMN Teknokratik 2020-2024 akan direncanakan dibangun empat juta sambungan rumah.

    Tugas fungsi BPH Migas di bidang gas bumi yang ketiga adalah mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi, pada 2006 BPH Migas telah melaksanakan lelang tiga ruas transimisi, yaitu Gresik-Semarang, Cirebon-Semarang, Kalimantan-Jawa dan sekarang BPH Migas dalam proses persiapan lelang ruas transmisi dan atau wilayah jaringan distribusi.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengajukan tiga hal untuk menuntaskan persoalan masalah harga gas untuk industri, salah satunya penghilangan porsi gas pemerintah.

    "Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah USD2,2 US per MMBTU, supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik "Ketersediaan Gas untuk Industri" di Kantor Presiden, Jakarta.

    Menurut Presiden, upaya itu harus dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyesuaian jatah itu adalah bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka harganya bisa turun dari sekitar USD8-USD9 per MMBTU.

    Hal kedua yakni "Domestic Market Obligation" (DMO) bagi gas diberlakukan dan dapat diberikan kepada industri.

    Lalu opsi ketiga yang diajukan Presiden yakni membebaskan impor gas untuk industri. Presiden menyatakan kekecewaannya karena sejak 2016, persoalan harga gas untuk industri yang mahal tidak kunjung tuntas.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id