comscore

Kementerian ESDM: Pembangkit Listrik RI akan Didominasi EBT di 2025

Despian Nurhidayat - 11 Mei 2022 17:58 WIB
Kementerian ESDM: Pembangkit Listrik RI akan Didominasi EBT di 2025
Ilustrasi energi terbarukan - - Foto: dok Hitachi Energy.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, mulai 2035 pembangkit listrik di Indonesia akan didominasi oleh energi baru terbarukan (EBT), dimana variabel dalam bentuknya ialah tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.

"Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai 2049. Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051," ungkapnya dalam acara Green Economy Indonesia Summit 2022 secara virtual, Rabu, 11 Mei 2022.
Menurut Ego, komitmen ini pun tercatat dalam peta jalan transisi energi menuju netral karbon, di mana pemerintah menegaskan tambahan pembangkit listrik hanya akan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan setelah 2030.

Perlu diketahui, pada 2021 sendiri realisasi porsi energi baru terbarukan di dalam bauran energi nasional baru mencapai 11,7 persen. Sedangkan target bauran setrum bersih justru mencapai 23 persen pada 2025.

Dalam upaya mengejar gap tersebut, Kementerian ESDM akan mendorong pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 3,6 gigawatt dengan potensi peningkatan bauran 0,8 persen.

Kemudian pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10,6 gigawatt (termasuk penggantian listrik tenaga diesel ke pembangkit energi terbarukan) dengan potensi peningkatan 11,7 persen. Selanjutnya penerapan bahan bakar nabati sebanyak 11,6 juta kiloliter dengan potensi peningkatan bauran empat persen.

Adapun potensi lain yang juga bisa meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 6,5 persen, antara lain kewajiban pembangunan pembangkit energi baru terbarukan di luar wilayah usaha PLN, peningkatan bahan bakar nabati, dan perluasan program co-firing pembangkit listrik tenaga uap milik PLN dan swasta.  

Menurut Ego, agar pengembangan energi baru terbarukan bisa berjalan baik, maka dibutuhkan beberapa regulasi yang untuk mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan, di antaranya Peraturan Presiden mengenai pembelian energi baru terbarukan yang akan membuat harga setrum bersih kian kompetitif dan mampu bersaing dengan energi fosil.  

"Kami juga ingin memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang berasal dari kementerian-kementerian terkait, juga tentunya butuh insentif fiskal dan nonfiskal untuk pengembangan energi terbarukan," pungkasnya.


(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id