Aturan Wajib Penggunaan Kapal Nasional Ganggu Ekspor Batu Bara

    Husen Miftahudin - 28 Februari 2020 14:18 WIB
    Aturan Wajib Penggunaan Kapal Nasional Ganggu Ekspor Batu Bara
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) kecewa Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional. Beleid yang bakal diterapkan pada 1 Mei 2020 itu bakal banyak hambatan mengingat aturan ini dapat mengganggu aktivitas ekspor, utamanya batu bara, lantaran ketersediaan jumlah kapal nasional  tidak mencukupi.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sepanjang 2019 total pengapalan atau shipment untuk ekspor batu bara sebanyak 7.645 kapal. Sementara, kapal nasional yang digunakan hanya sekitar satu persen. Jumlah kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional juga hanya 182 unit kapal.

    Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir menilai dari sisi usia kapal juga tidak memadai. Untuk kapal Panamax, ukuran kapal maksimum yang dapat melintasi Kanal Panama, Indonesia hanya memiliki 18 unit kapal dan mayoritas usia kapal di atas 20 tahun.

    "Rencana penerapan aturan wajib penggunaan kapal nasional itu juga belum didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan yang jelas. Kami mengkhawatirkan ekspor batu bara bisa terganggu," ucap Pandu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2020.

    Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu. Beleid ini merupakan perubahan kedua yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional.

    Kewajiban tersebut pada awalnya akan diberlakukan di 2017, namun ditunda pemberlakuannya lantaran terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batu bara yang pada umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB). Di situ, importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.

    Pandu menambahkan, kekhawatiran ekspor batu bara terhambat semakin beralasan dengan banyaknya pembatalan beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.

    "Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal, baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi," ungkap Pandu.

    APBI, kata dia, telah menyampaikan keluhan dan permohonan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional. "Dampaknya justru akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik," jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah melayangkan surat ke Kemendag untuk menyikapi polemik aturan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara. Dalam surat itu, Tasrif meminta agar ada fleksibilitas soal penggunaan kapal nasional sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman batu bara.

    "Kita sudah kirim surat, bagaimana caranya mengatasi supaya angkutan enggak terlambat," kata Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, 21 Februari 2020.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id