Pertamina Bantah Gaji Ahok Rp3,2 Miliar/Bulan

    Suci Sedya Utami - 25 November 2019 18:04 WIB
    Pertamina Bantah Gaji Ahok Rp3,2 Miliar/Bulan
    Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Foto: dok MI.
    Jakarta: PT Pertamina (Persero) membantah asumsi yang menyebutkan jika penghasilan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina mencapai Rp3,2 miliar per bulan.

    Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan besaran gaji dan kompensasi yang diterima oleh komisaris dan dewan direksi tersebut tidak lah benar atau hoaks.

    "Itu hoaks! Kami tidak tahu angkanya bisa sebesar itu. Masyarakat bisa memahami," kata Basuki di Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

    Basuki pun tidak tahu dari mana angka tersebut berasal. Namun yang pasti, ia mengatakan jika besaran angka tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    "Itu angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga tidak tahu dari mana angka sebesar itu," jelas Basuki.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengeluarkan peraturan nomor 01 tahun tahun 2019 tentang perubahan keempat peraturan Menteri BUMN nomor 04 tahun 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUM.

    Dalam Bab II yang mengatur mengenai penghasilan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN disebutkan bahwa honorarium komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama. Adapun gaji Direktur Utama diatur dalam pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.

    Adapun berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2018 diketahui kompensasi untuk menejemen baik direksi dan dewan komisaris berupa gaji dan imbalan yang diterima mencapai USD47,23 juta atau setara Rp665 miliar.

    Jika angka tersebut dibagi dengan jumlah direksi yang sebanyak 11 dan dewan komisaris enam maka masing-masing sebesar Rp39 miliar per tahun atau Rp3,25 miliar per bulan. Namun tentunya mengacu pada aturan Menteri BUMN tersebut, besaran penghasilan direksi dan jajaran komisaris tentu berbeda.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id