Perpres Tarif Listrik EBT Terbit Semester I

    Suci Sedya Utami - 05 Februari 2020 20:24 WIB
    Perpres Tarif Listrik EBT Terbit Semester I
    Energi Terbarukan. Foto : AFP.
    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang harga beli dari pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT) dengan skema feed in tariff akan rampung semester I-2020.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Ia bilang kehadiran perpres tersebut diharapkan bisa meningkatkan bauran EBT yang ditargetkan mencapai 23 persen di 2025. Saat ini bauran EBT masih sebesar 14,8 persen.

    "Kita sedang menyusun aturan soal tarif EBT targetnya kemarin saat bertemu EBT dijanjikan sama pak Menteri ESDM semester satu ini siap," kata Rida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.

    Rida menjelaskan skema feed in tarif akan dilalukan tarif berjenjang (staging) untuk kontrak-kontrak baru pembelian listrik. Ia bilang harga listrik yang akan dibebankan di awal akan lebih tinggi. Setelah tahun ke 12, harga listrik yang dibeli oleh PT PLN (Persero) pada pengembang EBT akan turun dan seterusnya tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.

    "Jadi satu sampai 12 tahun (harga) tinggi terus, setelah 12 tahun turun turun dan flat. Kontraknya ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun," ucap Rida.

    Misalnya saja besaran biaya pokok penyediaan pembangkitan (BPP) Rp2.000 per kilo watt hour (kWh). Tarif tersebut akan digunakan pada 12 tahun pertama. Setelahnya tarif akan mengalami penurunan menjadi Rp1.500 per kWh hingg habis masa kontrak.

    Mantan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini mengatakan alasan harga yang dikenakan di awal lebih tinggi agar pengembang bisa mendapatkan modal lebih cepat sehingga bisa menggairahkan pengembangan pembangkit EBT.

    "Jadi cuma dua tahap (Rp2.000 ke Rp1.500 contoh), enggak bertumpuk-tumpuk staging-nya, hanya dua kali. Agar modal pengembang cepat balik," ujar Rida.

    Rida mengatakan dalam payung hukum berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu nantinya akan diatur mengenai besaran harga untuk lima jenis EBT di antaranya mikrohidro atau air, surya atau matahari, biomassa, angin. Namun Perpres tersebut tidak akan mengatur tentang pemanfaatan panas bumi atau geotermal.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id