Pengamat: Data Kebocoran Minyak Tak Boleh Dibuka Sembarangan

    Antara - 22 September 2019 11:03 WIB
    Pengamat: Data Kebocoran Minyak Tak Boleh Dibuka Sembarangan
    Pertamina belum temukan penyebab kebocoran minyak ONWJ. Foto: Dok PHE ONWJ.
    Jakarta: Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyatakan Pertamina tidak boleh membuka data secara sembarangan kepada publik. Tak terkecuali data sumur YYA-1 yang mengalami kebocoran.

    Menurutnya, data tersebut mengandung rahasia bisnis yang harus ditutup. "Ada UU Migas yang melindungi upaya eksplorasi, pengeboran, dan sebagainya. Data tersebut terkait banyak hal yang harus dijaga dan disimpan, misalnya teknologi supaya tidak ditiru pihak lain," kata Ferdinand, melansir Antara, Minggu, 22 September 2019.

    Ferdinand mengingatkan sektor migas merupakan sektor yang sarat dengan teknologi dan berbiaya besar. Perusahaan seperti Pertamina harus menyimpan data dengan rapat karena di sanalah letak keunggulan perusahaan tersebut.

    "Tidak bisa dibuka begitu saja karena berpotensi diketahui pihak lain. Kecuali, jika ada penyelidikan oleh aparat sehingga Pertamina harus membuka. Selain itu, tidak bisa,” tegasnya.

    Menurut dia, penyimpanan data tersebut tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebab, UU tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemerintah bisa membuka semua data yang diminta publik.

    "Ada batasan-batasannya. Kalau data umum saja memang bisa, tetapi data krusial yang memang harus dijaga tentu saja tidak bisa," katanya.

    Ferdinand meminta semua pihak bersabar menunggu penanganan yang dilakukan Pertamina. Apalagi saat ini BUMN tersebut juga sedang berupaya menutup kebocoran melalui pengeboran miring di dekat sumur YYA-1.

    Secara simultan, Pertamina juga membentuk pagar oil boom, mengerahkan petugas dan kapal-kapal, serta memberdayakan nelayan untuk turut membersihkan ceceran minyak di pantai.

    "Hendaknya semua bersabar. Kita tunggu sesuai timeline Pertamina, yakni dua hingga tiga bulan setelah kebocoran. Kecuali, kalau Pertamina berdiam diri, baru kita bisa ambil langkah hukum," katanya.

    Menurut Ferdinand, yang dilakukan Pertamina tersebut sudah sesuai dengan SOP industri migas. Bahkan, ia menilai upaya itu sangat memadai karena belum ada alternatif lain. Hal yang sama, lanjutnya, juga akan dilakukan industri lain jika mengalami peristiwa yang mirip.


    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id